LAPORAN : KEMENTERIAN AGAMA

JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM
Arah kiblat sejumlah masjid di Indonesia mengalami pergeseran.  Menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, Rohadi Abdul Fatah, sekitar 20 persen masjid dari 763 ribu masjid di Indonesia tidak mengarah kiblat. Perubahan arah tersebut terjadi akibat gempa bumi sehingga menimbulkan pergeseran tanah.

“Paling yang melenceng 20 persen,” kata Rohadi, seperti dimuat pada siara pers Kementerian Agama. Rohadi membantah pendapat bahwa ada 80 persen masjid di Indonesia dan kuburan muslim yang belum mengarah ke kiblat dengan benar.

Ditambahkan dia, pendapat bahwa yang terjadi pergeseran hanya di masjid-masjid yang berlokasi di daerah gempa seperti Yogyakarta, Tasikmalaya dan Sumatera Barat, ngawur.

Bagaimana menentukan sebuah masjid salah kiblat?

Dijelaskan Rohadi, untuk meluruskan masalah kiblat, Kementerian Agama telah membentuk sebuah tim yang siap turun ke masing-masing daerah untuk mengukur kembali arah kiblat itu.  Tim akan menggunakan peralatan seperti teodolit, JPS dan kompas, serta paling utama pengamatan terhadap matahari.

Masyarakat juga bisa melakukan pengukuran secara mandiri. Waktu pengukuran tertentu, masyarakat bisa melakukannya pada 28 Mei mendatang, pukul 16.18 Waktu Indonesia Barat dan tanggal 16 Juni pukul 16.27 WIB. Caranya, dengan menancapkan sebilah bambu. “Saat itu posisi matahari persis di atas Ka`bah, maka arah lawan bayangan bambu itu adalah posisi kiblat dari tempat tersebut,” jelas Rohadi.

Apabila memang ternyata bergeser, jelas Rohadi, masjid tak perlu dibongkar. “Diubah shafnya saja, tidak perlu dibongkar,” tambahnya.

Menurut dia, salah kiblat tidak terlalu mempengaruhi makna dan kekhusyukan shalat dari shalat tersebut, karena semua tergantung niat. “Tidak jadi permasalahan, shalatnya sah,” tandas Rohadi. Sebelumnya, Menteri Agama, Suryadharma Ali mengatakan memang ada kesalahan penntuan kiblat di sejumlah masjid di Indonesia.

Kesalahan kiblat antara lain terjadi pada beberapa masjid di Jawa Tengah yang diketahui salah menetapkan arah kiblatnya. Juga di Jakarta. “Memang ada beberapa temuan masjid yang salah kiblat, seperti di Jakarta saja ada beberapa masjid milik instansi pemerintah yang juga salah kiblatnya,” tambah dia.***

SUMBER DARI BANK INDONESIA
JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM
Bank Indonesia (BI) mengimbau agar nasabah bank selalu meneliti kondisi mesin ATM dan Electronic Data Capture (EDC) bila hendak bertransaksi di ATM. Hal itu untuk menghindari terulangnya pembobolan rekening oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Hingga Kamis (21/1/2010), kemarin, BI mencatat potensi kerugian dari aksi pembobolan tabungan nasabah ini mencapai Rp 5 miliar dari 4 bank. Namun, BI telah memerintahkan kepada keempat bank tersebut untuk mengganti uang milik nasabah yang raib.

Biro hubungan masyarakat BI, Difi A Johansyah, melalui siaran persnya, mengatakan, bank telah diminta untuk mengganti ATM nasabah yang dicurigai datanya dicuri. Mesin-mesin ATM maupun EDC juga diperintahkan agar diperiksa baik sistem maupun fisiknya.

Bagi para nasabah, BI membagi tips-tips untuk menghindari praktek ilegal atas kartu ATM oleh pihak-pihak yang tidak berhak:

1. Melindungi kerahasiaan PIN ATM dengan cara:
i.  Mengganti PIN secara berkala
ii. Menutup dengan tangan ketika memasukkan PIN sehingga tidak terlihat pihak lain
iii.Tidak terpancing memberikan PIN kepada pihak lain yang seolah-olah petugas bank dan meminta nasabah untuk menyebutkan atau menginput nomor PIN.

2. Memerhatikan kondisi fisik ATM dan sekelilingnya, dan apabila ada hal-hal yang mencurigakan, nasabah diharapkan tidak menggunakan ATM tersebut dan segera melapor kepada pihak bank terdekat atau ke yang berwajib.

3. Pada saat bertransaksi menggunakan kartu ATM pada merchant (toko yang bekerja sama dengan pihak perbankan), diharapkan nasabah memerhatikan kondisi alat EDC, bila terdapat alat (device) mencurigakan yang menempel pada EDC atau hal lain yang mencurigakan, nasabah dihimbau tidak bertransaksi dan segera melapor kepada pihak bank terdekat atau yang berwajib.

4. Segera blokir kartu ATM bila menemukan kejanggalan transaksi.

5. Cari lokasi ATM yang relatif aman.

6. Jangan mudah percaya dengan bantuan orang lain di sekitar ATM, waspadalah selalu.***

LAPORAN : MURHAN RAMLI
JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM
China - Asean Freetrade Agreement, menuai pro kontra ditengah persoalan bangsa yang datang silih berganti. Pemerintahan yang sedang berjalan dibawah nakhoda SBY-Boedi akan menghadapi berbagai tantangan dan harapan yang dinanti oleh publik di era CA-FTA.

Masuknya Indonesia sebagai negara yang menyetujui perdagangan antar negara dikawasan Asean dan China, tentu perlu perhatian oleh pemerintahan yang sedang berjalan dibawa team manejmen KIB II, apakah pemerintah kita siap menghadapi persaingan dengan mempertimbangkan berbagai plus dan minusnya bagi kemajuan bangsa kita? hal tersebut menjadi pemikiran bagi jutaan warga. Seperti apa,hasil yang akan kita capai kedepan.

Sebagai bangsa yang memiliki populasi dan berada di urutan ke empat pada jumlah populasi di dunia , Indonesia memiliki potensi “Market” yang gemuk diantara negara Asean, tentu hal ini menjadi perhatian karena populasi yang menghampiri 220 juta jiwa berpotensi menjadi sumber income bagi negara yang lebih awal mempersiapkan diri.

Persaingan dan upaya kerjasama dagang antar negara adalah harapan masyarakat Indonesia agar bangsa kita ini bisa keluar dari berbagai keterpurukan ekonomi.

Kita tidak menganggap bahwa bebasnya produk dari luar masuk ke sini, tidak berarti akan menjadi badai, tapi harus dilihat dari bergai harapan yang akan diraih nantinya. Demikian pro dan kontra yang menjadi prediksi di tengah publik disaat pemerintah sedang membenahi sistem Moneter yang lemah dalam “Controling”.

Berkaitan dengan itu CA-FTA ( China-Asean Freetrade Agreement ) yang telah disepakati oleh negara-negara yang menjadi anggota, Surabayawebs.com lewat bincang-bincang bersama DR.Zulfahmi Burhan SE,MM,DT. Rajo Bagagar. Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Dan Budaya ini , saat dijumpai beberapa pointer pertanyaan yang diajukan dan direspon dengan praktis tanpa melihat kerjasama dagang itu akan berdampak buruk kepada pemerintahan kita ini. Artinya hal itu berjalan apa adanya. Saat ditanya mengenai focus yang harus dibenahi oleh Team SBY-Boedi bersama KIB II seperti, bagaimana kesiapan SDM dibangsa kita ini yang “Pluralis” apa yang perlu dilakukan ?. Pendapatnya lebih mengarah kepada pemberdayaan SDM itu perlu penguatan pada sektor pendidikan dan itu merupakan potensi yang paling baik dalam membangun bangsa kita ini, karena merupakan ‘HUMAN INVESTMEN”, pikirnya.

Jadi , membentuk SDM melalui pendidikan akan melahirkan SDM yang bisa mengisi posisi strategis seperti pada level eksekutif dan dilegislatif,begitu ia menilai atas harapan yang akan diperjuangakan oleh bangsa Indonesia yang Pluralistik.

Ia berpendapat bahwa “Educasi” yang dipahamai oleh setiap ummat adalah investasi yang paling baik, paparnya.

Bahkan menurut praktisi pendidikan ini melalui respon yang dipaparkan pada saat bincang-bincang mengutif ajaran agama bahwa perintah Tuhan yang paling awal di perintahkan kepada ummat manusia adalah ” Belajar ” Dalam bahasa Arab disebut “IQRO” Membacalah. Negara super power maju karen pendidikan meerupakan Human Investmen. ujar pembimbing mahasiswa berjenjang tingkat doktor ini.

Sebenarnya kata ia bahwa pada persoalan kehidupan bangsa kita yang pluralistik kita bisa melihat kehidupan di Ibu kota negara, Jakarta - Indonesia yang hidup berdampingan tidak ada masalah yang begitu menakutkan , berjalan apa adanya, penganut keyakinan solid dalam menerima toleransi untuk membangun negeri ini, ujranya.

Memang dampak yang kita hadapi tentu memiliki konsekwensi dengan produk yang masuk dengan harga yang konpetitif masalah ini pemerintah harus membenahi sektor UKM karena pengusaha ekonomi lemah dan menengah akan merasakan dampaknya apabila terjadi “Dumping”, sektor industri yang sudah setengah berjalan akan mengalami persaingan pada penguatan “Capital Cost”. Kita mengaharap pemerintah mulai dari Gubernur,Bupati dan Walikota, memikirkan dampak itu. Ia menegaskan penguatan keterampilan segera di benahi karena selama ini , pandangannya atas dunia pendididkan yang sedang berjalan sebatas “penguasaan kemampuan pemikiran dan wawasan yang berkembang sementara keterampilan tidak menonjol”. Ia menambahkan kita tidak hanya ingin populer tapi bagaimana kita menguatkan pendidikan itu sebagai penentu kesuksesan kedepan,katanya.

Bahkan selama ini menurut pengamatannya bahwa Jepang sebagai negara high tech industri mempersiapkan diri jauh sebelum negara maju mengusai iptek itu, Negeri Matahari itu mengejar ketertinggalannya pada saat hancur akibat BOM negara sekutu. Dengan kondisi hancur negri matahari itu membangun bangsanya dengan focus kepada pembentukan SDM lewat pendidikan.

Karena itu, menurut ia terjadinya persaingan usaha antara negara, kata anggota KAHMI ini ” ditentukan oleh bagaimana kita melakukan “Human Investment” dan memiliki keterampilan dan keahlian, usulnya.

Dengan menilai hasil pendidikan sekarang ini kata ia baru “bertumpuh pada pengembangan wawasan dan pemikiran “. Kurang menguasai keterampilan. Jadi memperbaiki suatu sistem butuh peroses yang cukup lama.. Ia mengingatkan Provinsi Aceh saat masih berkomplik ” berakhir setelah di hancurkan oleh tindakan alam. Badai Tsunami merobohkan setelah itu Aceh perlahan bangkit dan melunak untuk kembali berdampingan pemerintah Indonesia sebagai provinsi Nangru Aceh Darussalam”. Jadi pemikiran saya atas masuknya produk dari negeri China melaui kesepakatan dagang akan berjalan seperti yang terjadi sekarang tidak perlu dikhawatirkan,imbaunya.

Saat di akhir pertemuan bersama Surabayawebs.com melalui bincang-bincang tentang persaingan dagang dikawasan ASIA/Asean .Dato menegaskan rotasi bisnis itu akan berjalan apabila kebijakan pemerintah terarah mendampingi pengusaha yang masih lemah pada sektor “Cost”. Karena saat ini yang dikhawatirkan akan banyak industri menutup usahanya karena akan terkena ” dumping “. Yang terjadi karena produk yang sama dari luar masuk ke sini dengan harga yang tidak sama. Artinya produk dari luar lebih menyesuaikan kantong konsumen. Pasar yang akan menentukan dan pemerintah yang akan memikirkan bangsanya yang sedang dirundung berbagai problem. Menutup pandangan yang diucapkan lewat bincang-bincang. Ia mengatakan. China mampu mengusahakan bangsanya yang berjumlah miliaran penduduk, sementara bangsa kita baru 220 juta. Masih banyak peluang. “Tantangan bisnis antar negara bukan badai tapi badai pasti berlalu” demikian inti bincang-bincang bersama Surabayawebs.com.

LAPORAN : V/S.HAJAR

JAKARTA- Mayoritas anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menganggap pengaturan protokoler yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat dianggap berlebihan.
Hal ini disampaikan beberapa anggota dewan saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, Deputi Karumga Kepresidenan Bidang Protokol, Selasa 12 Januari 2010, yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Moelyono.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Harun Al Rasyid, mengatakan, jika pengawalan dengan menggunakan mobil sirine itu diberlakukan kepada Presiden dan Wakil Presiden hal itu sangat pantas dan wajar. Namun jika pengawalan dengan mobil sirine itu diberlakukan kepada menteri dan pejabat-pejabat negara lainnya, sering menimbulkan kemacetan dan sering terdengar caci maki dari pengguna jalan yang lain.

Tentunya, kata mantan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta itu, perlu ada pengaturan yang jelas pengawalan dengan mobil sirine ini. Rakyat sudah antipati, apalagi di tengah-tengah kemacetan lalu lintas di Jakarta, tiba-tiba ada mobil pejabat yang lewat jalan tersebut dengan pengawalan mobil sirine. ”Saya bahkan risi dengan keprotokolan ini,” kata Harun yang juga mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat ini, seperti dilansir keteranga resmi DPR.

Sebaiknya, katanya, keprotokolan ini berlaku yang wajar saja. Di negara-negara lain seperti Australia dan Belanda, pejabat negara dan pejabat pemerintahan ini bahkan sangat dekat dengan rakyat. Karena penghormatan itu bukan karena dibuat, tapi tumbuh dari dalam pribadi pejabat yang bersangkutan. Untuk itu, dalam rangka mendapatkan berbagai masukan tentang Rancangan Undang-undang Protokol yang menjadi usul inisatif DPR RI, Harun menanyakan bagaimana pengaturannya.

Senada dengan itu, Hj. Himatullah Alyah Setiawaty menambahkan, sebaiknya dibuat pengelompokan jenis kegiatan yang perlu mendapatkan fasilitas keprotokolan. Dia sependapat keprotokolan yang ada sekarang ini berlebihan. Bahkan, hal ini sangat terlihat bagi pejabat pemerintahan di daerah-daerah.

Sementara itu,  anggota F-PDI Perjuangan Irsal Yunus menanyakan, apa sanksi yang akan diberikan terhadap seluruh pelanggaran kegiatan keprotokolan ini. Dia belum melihat sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran ini. Untuk itu, dia mengusulkan perlunya diatur mengenai sanksi yang tegas bagi pelanggar UU tersebut. Selama ini, dia melihat pelaksanaan keprotokolan yang sering dilanggar karena tidak ada sanksi. Sehingga kesalahan yang dilakukan itu akhirnya  terulang kembali..     

Selain masalah sanksi, anggota Fraksi Partai Golkar Ferdiansyah mengingatkan jangan sampai ada Peraturan Pemerintah (PP) lebih dari satu terhadap implementasi Undang-undang ini jika nantinya telah disahkan. Diharapkan PP yang hanya satu itu bisa merupakan peraturan sapu jagat, sehingga RUU tersebut harus dibahas secara detail. Perlu diingat, kata Ferdi, masih segudang UU yang menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah, dan sampai sekarang PP tersebut masih banyak yang belum terselesaikan.

“Banyaknya peraturan bagi sebuah UU akan menjadikan UU tersebut semakin lama implementasinya di lapangan,” katanya. Herdiansyah juga minta agar RUU tentang Protokol ini segera disosialisasikan dengan baik dan benar, sehingga dapat lebih efektif.
Terhadap pembahasan RUU tersebut, Ketua Baleg Ignanius Moelyono mengatakan,  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.***

Laporan : H.Erry Budianto

Tasikmalaya-Surabayawebs.com

Fatahillah Abdullah  dari Tim Araya Indonesia, akhirnya mampu memupuskan dominasi pembalap asing dalam event balap sepeda  internasional  Speedy Tour d’Indoensia 2009 dengan menjuarai etape II Bandung-Tasikmalaya sejauh 104,8 km Senin 23/11 kemarin.

Enam pembalap nasional memastikan diri memasuki garis finish di posisi 10 besar di depan Plaza Telkom di Alun-Alun Tasikmalaya. Atlet balap sepeda dari Sulawesi Selatan ini dengan wakktu 2 jam 26 menit 53 detik mengungguli peringkat 2 dan 3 yang diraihpembalap asing Mehdi Sohrabi dari Tabris Petrochemical (Iran) dan Sergey Kudentsov (Rusia) dari Polygon Sweet Nice.

Menurut Sri Rejeki dari Telkom, kemenangan pembalap tuan rumah Fatahillah Abdullah, merupakan hadiah bagi Indonesia setelah pada etape I di Jakarta kurang cemerlang hasilnya. Dari 92 pembalap yang memulai star di depan Gedung Sate Bandung, hanya 85 pembalap yang masuk finish di Tasikmalaya. Empat pembalap lainnya masuk finish terseok-seok dengan catatan waktu sangat lama. Tiga pembalap lainnya tidak meneruskan lomba alias berhenti di tengah jalan.

Dikemukakan  VP.Public & Marketing Communication (PMC) Telkom, Haji Eddy Kurnia, untuk menyemarakkan event akbar ini dan guna merangsang keterlibatan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang positif, kantor-kantor Telkom di kota-kota seperti Jakarta dan Bandung yang menjadi awal atau kota Denpasar yang menjadi  akhir etape, Telkom menyelenggarakan serangkaian kegiatan social (social activities) antara lain lomba menulis dan  fotografi (writing dan photo competition) yang diikuti para siswa-siswi SLTP dan SLTA, masyarakat umum dan para jurnalis.

Sukses yang diraih pembalap tuan rumah ini seakan-akan menandai kebangkitan pembalap-pembalap Indonesia yang menorehkan hasil yang kurang menggembirakan pada event yang sama tahun lalu. Di mana tidak satupun etape yang berhasil dimenangkan atlet balap sepeda tuan rumah. Padahal 2008 lalu tuan rumah diperkuat oleh atlet balap sepeda andalan Tonton Susanto. Kali ini Tonton absen karena memperkuat skuat tim balap sepeda Indonesia di Sea Games XXV 2009 di Laos.

Raja tanjakan (kaos polkadot)  etape II diraih Mehdi Sohrabi yang sekaligus mempertahan kaor kuning yang direbutnya pada etape I di Jakarta. Waktu tercepat kategori individual sprint diraih pembalap Indonesia, Rully Ibnu Faroka yang berhak atas kaos hijau (green jersey). Pembalap nasional tercepat kaos merah putih tetap berada di tangan Nugroho Krisnanto dari ISSI Yogyakarta.

Etape III Rabu 24/11 pagi hari ini akan menempuh jarak 149,3 km, Tasiklamaya-Purwokerto yang sebagian besarnya jalannya mendatar.

Bandung-Surabayawebs.com

Selain memperoleh asuransi jiwa senilai Rp.50 juta dan dari Asuransi Jasa Raharja, marshal  Speedy Tour d’Indonesia 2009, almarhum Samuel Theofilius Souhoko yang tewas dalam kecelakaan di Subang Jawa Barat, juga keluarganya akan memperoleh uang dukacita dari Telkom sebagai sponsor utama ajang balap sepeda internasional ini.

“Kami pasti akan memberikan uang duka kepada keluarga almarhum,” ujar VP.Public & Marketing Communication (PMC) Telkom Haji Eddy Kurnia saat dikonfirmasikan adanya Marshall Speedy Tour d’Indonesia yang tewas dalam kecelakaan bertabrakan dengan mobil personil TNI AU di Subang, Minggu 22/11.

Kecelakaan yang menewaskan salah seorang Marshal  itu terjadi ketika almarhum bersama motor besarnya menuju penginapan di Lembang Kabupaten Bandung. Tempat penginapan seluruh peserta balap sepeda in ternasional Speedy Tour d’Indoensia 2009 sebelum kembali berlomba esok harinya pada etape II Bandung-Tasikmalaya sejauh 104,8 Km star di kota Bandung Senin 23/11.

Menurut Ketua Umum PB.ISSI, Panny Tanjung, kecelakaan itu terjadi kemungkinan besar almarhum “mengantuk”. Sehingga laju motornya mabal ke tengah jalan. Pasa saat bersamaan pada arah berlawanan muncul mobil Avanza yang dinaiki seorang petinggi TNI AU dari Lanud Kertajati Kabupaten Subang.

“Benturan keras menyebabkan Samuel luka parah dan meninggal di Rumah Sakit Daerah Subang. Kejadian sekitar jam 15.30 WIB hari Minggu sore saat almarhum akan menuju Lembang tempat penginapan para peserta Speedy Tour,” tuturnya kemudian.

Dikemukakan Panny, semua peserta lomba, baik itu atlet balap sepeda, panitia, marshal, termasuk jurnalis yang meliput kegiatan akbar balap sepeda internasional itu sudah discover perusahaan asuransi. Senilai Rp.50 juta bagi yang fatal hingga meninggal dunia. “Selain itu tentunya pihak asuransi Jasa Raharja juga sudah secara professional menyiapkan dana asuransi kecelakaan bagi yang tertimpa musibah di jalan raya,” jelas dia.

Tewasnya Marshal  yang berasal dari Surabaya tersebut menimbulkan dukacita yang dalam para seluruh peserta Speedy Tour d’Indonesia 2009. Saat sebelum star di depan Gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat di kota Bandung senin 23/11 pagi hari, seluruh peserta menghening cipta sejenak atas kepergian almarhum Samuel  kepangkuan Allah SWT dalam menjalan tugas sebagai Marshal  (Pengiring pembalap/atlet balap sepeda).

Almarhum Samuel Theofilius Sauhoko kelahiran Meda 22 Agustus 1950. Bertempat tinggal di Perum Manggal Blok Z Nomor 13 RT.009 RW 04 Surabaya Timur. Jenazah langsung dibawa keluarganya dengan pesawat udara dari Jakarta ke Surabaya pada hari Senin 23/11 untuk dimakamkan di “Kota Pahlawan Surabaya.”

Laporan : H.Erry Budianto

Bandung-Surabayawebs.com

Thomas Sitepu selaku kuasa hukum dari Maratua Harahap,membuat laporan kepada Kapolda Jabar dan Wakapolda Jabar, dengan isi sebagai berikut :

Opini : Murhan Ramly.
LKK-KIM : (Lembaga Kajian Keuangan Indonesia Mandiri )
Purnawiran TNI vs Sipil dengan skor 3-2. dari purnawirawan itu SBY, WIN ,PRO. SBY maju jadi capres sementara WIN dan PRO mendampingi JK - Mega. Format ketiga pasangan ini akan maju sebagai pemimpin ummat manusia di NKRI. Dalam perhitungan dan prediksi sebelum pemilu legislatif Afril 2009 lalu hanya ditaksir purnawiran TNI yang akan tampil adalah SBY tapi ternyata meleset justru hadir lagi dua purnawirawan TNI lolos masuk bursah “Cawapres”.

Kondisi bangsa sekarang ini masih terinfeksi oleh pemimpin TNI masa lalu serta isu publik yaitu Pemimpin Jawa dan Non Jawa. Kedua persoalan tersebut masih selalu berada dipikiran rakyat bahwa apakah pemimpin dari purnawirawan TNI akan bisa memperbaiki keadaan lima tahun kedepan ataukah  bagaimana kemampuan pemimpin nasional yang berasal dari Non Jawa.Yang tidak dari kalangan TNI.

Membuka lembaran kepemimpinan Pak Harto selama lima periode dengan sistem “Politik Dibawah Petunjuk Beliau” mampu mengantar bangsa Indonesia dengan kondisi “stabilisasi harga” terjangkau oleh penduduk negeri ini.. Kurs Dollar hanya berada dikisaran Rp.1000 per satu USD. Meskipun setelah itu USD mengamuk setelah beliau lengser. Memang benar harga terjangkau tapi hanya bertahan hingga beliau lengser. Ibarat kata selama lima periode hanya mengurangi derita rakyat tapi belum menyembuhkan penyakit yang diderita oleh bangsa Indonesia ini.Bukan rahasia lagi hanya beberapa hari saja beliau lengser terjadi goncangan di Batavia rusuh di sana - sana dan terjadi penjarahan yang memicu mata uang asing melambung tinggi sehingga rupiah melemah dan terjadilah kerisis yang melahirkan pemimpin baru dari Habibi , Gusdur dan Mega.

Memasuki era setelah lengsernya Pak.harto  terjadi kepemimpinan nasional yang  baru  dengan “sistem pemilu langsung”  dan berhasil  melegalisasi SBY - JK hingga sampai lima tahun berjalan. Pemerintahan ini sebenarnya adalah  lebih condong kepada menjalankan aturan yang tidak mengikuti sistem Pak Harto yaitu “sistem politik dibawah petunjuk” menjadi sistem dengan memperhatikan petunjuk dari publik. Itulah sistem yang terjadi setelah era sistem pemilihan langsung. Benar sekali kalau Pak Harto itu , sosok pemimpin  yang mampu mengatur tiga parpol yaitu Golkar,PDI dan PPP dengan sistem Pemilu “Kebulatan Tekad”. Yang melahirkan eksekutif yang ditakuti. Pada saat itu setelah pemerintahan SBY-JK dalam lima tahun berjalan memunculkan baru sebatas membuka dan menerima keritikan dan saran dari publik dengan pola yang santun. Artinya tidak ada lagi petunjuk. Saran dan Keritikan ditampung dengan minimnya aksi kekerasan oleh aparat yang bertugas ketika aksi demo berlangsung. Sudah tidak seperti masa sebelumnya.Itu kelebihannya untuk memulai suatu peradaban demokrasi di negeri ini.

Sebenarnya kalau kita mengartikan bangsa ini sebagai Bangsa Indonesia tidak harus ada estimasi atau perkiraan atau reka-reka , apakah pemimpinnya dari Militer/Sipil atau Jawa Non Jawa tapi yang perlu di nilai ketika ada pemimpin yang memang mampu mengurangi masalah atau memajukan bangsa ini kearah yang lebih baik itulah yang menjadi harapan oleh bangsa ini yang terdiri dari berbagai kultur.

Beberapa bulan lagi  kita akan memasuki seleksi kepemimpinan nasional tahun 2009 tentu dalam hal ini  harus ada pembelajaran dari kepemimpinan nasional tentang hal-hal yang baik yang telah diraih oleh pemimpin masa lalu  dan itu bisa menjadi masukan bagi pemimpin yang akan tampil nantinya. Karena apabila seleksi kepemimpinan nasional hanya berada pada bagaimana mengulas-ulas pemerintahan masa lalu berarti kita tetap berada pada kondisi seperti sebelumnya.Hasilnya adalah  hanya mengangkat pemimpin baru dan menyusun kabinet yang merupakan konpromi dari berbagai parpol. Alias bagi-bagi posisi.Hanya itu yang akan tampil hingga masuk lagi era pergantian pemimpin nasional berikutnya.

Menjaring ketiga calon pemimpin yang akan maju untuk menjadi pemimpinnya ummat manusia di negeri ini perlu mempelajari berbagai  masukan dan pengalaman yang menjadi kekuatan untuk membangun negeri ini keluar dari masalah. Kalau mengikuti kegagalan yang sudah terjadi berarti tidak akan ada kemajuan. Sementara yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita melihat negara-negara yang tadinya dibawah standar bangsa kita  kini sudah maju. Seperti Thailand, Vietnam,Malaysiai, dan beberapa negara lainnya. Ini perlu kita pelajari sebagai kombinasi antara pengalaman bangsa kita sendiri dengan kemajuan yang diraih oleh negara-negara yang telah keluar dari peroblemnya.

Masalah lainnya adalah bagaimana kita mau merobah diri tanpa harus mencari-cari dan menyalahkan pihak lainnya yang memang punya kemampuan. Karena keberhasilan suatu bangsa itu tidak hanya dilihat dari data-data yang ditampilkan tapi bisa dilihat dari kondisi masyarakatnya yang sudah menurun neko-nekonya terhadap suatu pemerintahan karena mereka merasakan suatu pembangunan yang berjalan dengan baik. Kalau selama ini kan….. bisa dilihat betapa susahnya bangsa ini sehingga banyak orang yang nekat mau jadi pemimpin melalui jalur “Parpol” , hanya karena ingin mendapatkan gaji yang lebih besar dan ingini ditakuti oleh orang. Tapi tidak disegani. Hal tersebut  bisa saja dan hak orang itu untuk mau jadi caleg.Tapi yang diinginkan oleh bangsa ini adalah “Improvment”.

Oleh karena itu, apabila negara kita ini sudah mapan dibawah suatu pemerintahan yang berjalan dengan baik dipastikan bangsa kita ini tidak akan mau memikirkan apa itu pekerjan politis. Mengapa terjadi orang mau jadi caleg karena ada ingin jadi terkenal dan hidup diatas standar atau memang juga ingin memikirkan bangsanya. Namun hingga saat ini belum seperti itu.

Persoalan bangsa kita ini juga masih berpola kepentingan golongan masih rendah untuk memikirkan kepentignan secara nasional sementara apabila bangsa ini hanya sedikit yang menikmati alam Indonesia dan hasilnya  dipastikan akan terjadi neko-neko hingga waktu tak terbatas dan akan berdampak kepada kecemburuan sosial.Hal tersebut akan terjadi bila tidak diantisipasi.

Apa yang terjadi pada bangsa kita terkait pada pembangunan infrastruktur perekonomian secara makro rendah sekali, ini bisa kita pantau bahwa pengusaha di negeri ini hampir 70 % dari pihak asing. Bangsa kita hanya berada pada posisi hanya menyiapkan lahan untuk disedot dengan istilah bagi hasil yang tidak jelas. Hanya petinggi - petinggi negeri ini yang kaya dari hasil kerja sama itu. Karena sudah kaya mereka mampu jadi pemimpin untuk melanjutkan agresinya.

Karena negara kita memiliki potensi SDA yang banyak, ini juga mempengaruhi para pemimpin kita untuk masa bodoh ketika mereka jadi pemimpin. Artinya “kalau bisa dipercepat dengan mudah tanpa harus bekerja keras dan menghasilkan, yang penting pihak pengontrak yang mau garap silahkan”. Ini memang menghasilkan tapi hanya sebatas mengurangi beban derita tapi tidak menyembuhkan derita akhirnya masalah itu kembali lagi cilakanya menjadi konsumsi para politisi yang memang tidak paham apa itu Politisi yang negarawan.

Kita sayang pemimpin yang akan maju jadi pemimpin  jutaan orang dan itu hal itu  mulia sebagai wakilnya “Sang Pencipta Alam Raya”. Namun apabila hanya jadi pemimpin yang hanya mampu menghasilkan generasi “jago diplomasi” berarti negara kita ini memang hanya mampu mengkader orang-orang hanya untuk  berdiplomasi sebagai generasi penerusnya dan  teradilah  Politisi tapi tidak Negarawan.

Fakta bahwa selama ini tingkat pendidikan semakin tinggi dan mudahnya teknologi informasi sampai ke publik tapi dari segi penguasaan dan ciptaan dalam negeri tidak dikenal oleh bangsa kita sendiri.Yang ada hanya menjual sumber daya alam. Minim ciptaan dari negeri ini untuk di jual keluar negeri sementara banyak tenaga terdidik hanya menjadi pekerja. Apakah sistem politik kita berjalan untuk memperjuangkan hal itu agar bangsa kita ini mampu sejajar dengan bangsa lainnya. Perlu dipahami bangsa kita ini  “hanya berada pada bagaimana mengurangi beban derita tapi masih lemah dalam menyembuhkan beban derita itu. ***

LAPORAN : MAULANA

JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM

Persaingan tidak sehat dengan melakukan monopoli tarif dalam bisnis telekomunikasi telah merugikan konsumen. Kerugian yang dialami konsumen akibat tingginya tarif yang harus dibayarkan.

Untuk itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pemeriksaan pendahuluan menemukan bukti kuat adanya pelanggaran pasal 27 UU No 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat oleh Temasek.

Pemeriksaan tersebut terkait kepemilikan silang BUMN Investasi Singapura itu di dua perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yakni Indosat dan Telkomsel.

“Dalam pemeriksaan pendahuluan kita temukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran,” ujar Ketua KPPU Muhammad Iqbal di Jakarta.

Untuk itu, KPPU akan terus menindaklanjuti bukti awal itu ke pemeriksaan lanjutan dengan memanggil Grup Temasek seperti Singtel dan anak perusahaan lainnya. Sebelumnya, KPPU telah memanggil perwakilan Temasek dan Telkomsel.

“Menurut laporan, dalam pemeriksaan pendahuluan bukti awal itu cukup untuk dibawa ke pemeriksaan lanjutan mengenai dugaan kepemilikan silang Temasek di 2 perusaahan telekomunikasi yakni Indosat dan Telkomsel,” tegasnya.

Seperti diketahui, Temasek melalui dua anak usahanya yakni Singtel dan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. (STT) memiliki saham di dua perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Singtel saat ini memiliki 35 persen saham di Telkomsel, sementara STT menguasai 41,94 persen saham Indosat.

Dugaan monopoli itu sebelumnya dilaporkan oleh Serikat Pekerja BUMN (SP BUMN). Namun pada akhirnya SP BUMN mencabut laporan tersebut.

Iqbal menegaskan, meski SP BUMN sebagai pihak yang mengajukan permintaan penyelidikan telah mencabut laporan, KPPU akan melanjutkan pemeriksaan bahkan ditargetkan selesai tahun ini.

“Apa haknya SP BUMN minta kasus ini dihentikan. Ini bukan perkara perdata, tapi kompetisi. Jadi kasus ini sudah diambil alih KPPU. Ini kan perkara publik. Kita sudah memonitor lama,” cetusnya.

Dalam pemeriksaan awal, KPPU melihat tingginya tarif yang diterapkan dua perusahaan telekomunikasi itu sehingga merugikan masyarakat.

“Ada fakta di masyarakat tarifnya Telkomsel dan Indosat masih bertengger tinggi. Padahal seperti Excelcomindo dan lainnya tarifnya sudah lebih murah. Padahal dua perusahaan itu kan perusahaan besar, seharusnya tarifnya bisa lebih murah,” urainya.

KPPU mengaku prihatin dengan kerugian yang diderita masyarakat. “Kita concern kerugian yang dialami masyarakat kenapa diberi tarif tinggi. Kasus ini simpel saja, murni persaingan,” tandasnya. dtk