LAPORAN : MURHAN RAMLY

JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM
LEMAN STORY adalah Mantan karyawan PT. Freeport Indonesia telah resmi diterima surat gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  dengan nomor register 203/2010 tertanggal 16/02/2010.Sebagaimana keputusan pengadilan tersebut menguatkan Leman Story  dan kuasa hukummnya Syamsul Zakaria dkk, dinyatakan diterima oleh pengadilan  dan mengabulkan gugatan penggugat secara full dan dinyatakan syah menurut hukum.

Karyawan yang pernah terdaftar ditiga nama perusahaan seperti PT. Inamco Varia Jasa , PT. Redpath Indonesia, dan terakhir bekerja di PT.Freeport Indonesia.Merupakan perusahaan yang terkait atas kasus yang sedang diperkarakan oleh Leman Story bersama kuasa hukumnya.

Dari observasi Surabayawebs.com atas perkara hukum yang sedang dituntut Leman Story menyampaikan kerugian yang di deritanya. Kata ia,  bahwa  selama ini atas perkara yang menimpa dirinya telah  menimbulkan akses yang fatal bagi ia dan keluarga serta hilangnya budaya “Malu atau Siri”  karena status keyakinannya telah dirobah dari Islam menjadi Kristen tanpa sepengetahuan ia, ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa lantaran soal keyakinan itu bagi saya , sebagaimana  pengakuannya bahwa ditanah leluhur kami di Sul-Sel soal keyakinan itu, tidak hanya pada dirinya yang menjadi korban tapi hal itu bisa merembet kepada Warga KKSS yang berada di Nusantara, papar Leman Story saat bincang-bincang bersama Surabayawebs.com pada kamis malam 23/02,  di Kantor Hukum Syamsul Zakaria Dibilangan Gondang - Dia Menteng, Jakarta.

Kata ia yang pernah dipercaya oleh manejemen PT.Freeport Indonesia  dengan nomor ID 885654 , dengan posisi sebagai “Miner Tambang Bawah Tanah”.bahwa selama ia mengabdi ada beberapa diskriminasi yang dihadapinya terkait dengan hak-hak pekerja. Tapi seperti ia tegaskan bahwa dari beberapa diskriminasi itu ,tegas ia menuntut atas perobahan status keyakinan karena menurutnya hal itu masuk dan berada pada wilayah kultur masyarakat Sul-Sel, dimana keyakinan menjadi soal “SIRI”  yang berdampak kepada nilai-nilai religius dan  qultur bagi Orang Bugis Makassar, jelasnya.

Karena itu, menurut Leman Story, atas perkara ini ia mengatakan “hancur semua hubungan anak istri dan keluarga”  atas tindakan yang dilakukan oleh PT.Freeport Indonesia yang benar-benar melanggar aturan hukum dan aturan yang terkait soal keyakinan seseorang,  dimana kata Leman Story sepertinya masalah itu diabaikan tanpa dipertimbangkan oleh yang tergugat.

Padahal kata Leman Story,   ber api - api , atas tindakan tegugat ia merasa diabaikan selama perkara ini menimpa dirinya. Karena masalah  keyakinan , Saya di benar - benar di cederai dan hal itu adalah ” SIRI “, tegasnya kepada Surabayawebs.com.

LAPORAN : MURHAN RAMLY

JAKART A- SURABAYAWEBS.COM
Memasuki perayaan Hari Imlek, Surabaywebs.com, berkunjung  dan bertemu langsung Ketum NSI, Suhadi Sendjaya.12/02/ Jakarta.Suhadi saat dikonfirmasi mengenai apa makna perayaan Imlek itu yang sudah menjadi perayaan hari raya nasional bagi kalangan turunan Tiong Hoa ?.

Menjawab pertanyaan yang diajukan tentang arti harafiahnya,  ia lebih awal menjelaskan bahwa Imlek itu bukan perayaan hari agama melainkan, perayaan Imlek itu sebetulnya ” perayaan Tradisi bagi orang turunan Tiong Hoa yang diberi nama IMLEK”

Ia menguatkan atas makna Imlek itu, bahwa didaratan RRC dulu , Imlek itu merupakan hari bersukaria bagi kalangan masyarakat Tiong Hoa , seperti  nelayan,petani hingga penduduk setempat merayakan sebagai wahana untuk  melakukan silaturrahmi kepada orang tua dan sanak famili. Sama seperti dinegara kita ada tradisi “Sungkeman”.Seperti, itu lah yang dimaksud Imlek,ujar Suhadi.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa perayaan Imlek itu boleh saja dilaksanakan bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia. Meskipun demikian perayaan Imlek itu tidak hanya bagi kalangan Buddha bisa saja dari Khong Hu Cu, Hindu,  bahkan yang beragama Islam maupun Keristen  sekalipun. Mengapa demikian ? karena perayaan Imlek itu  memang merupakan perayaan hari raya yang sifatnya “Tradisi” jadi tidak ada kaitannya dengan perayaan hari Waisak,Galungan dan hari besar agama lainnya di Indonesia, kata Suhadi memaparkan.

Sementara Imlek itu menurut artinya apabila diuraikan , arti Imlek itu terbagi dua .Kata  IM  adalah bulan sedangkan  Lek , itu adalah Kalender jadi artinya  adalah Kalender Bulan.  Atau disebut tarikh. Didunia ini ada beberapa macam perhitungan kelender. Sementara itu ada yang berdasarkan perputaran  bulan mengelilingi matahari , itu disebut dengan  “Tarikh Matahari”. Dipakai sebagai penetapan untuk tahun Masehi.Ada lagi kalender yang berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Itulah yang disebut  IMLEK, kata Suhadi menerangkan.

Sehingga Imlek itu,  bagi masyarakat turunan Tiong Hoa mempergunakan kalender itu.Artinya   Imlek itu adalah suatu pergantian tahun berdasarkan Kalender Imlek.Perhitungannya Bulan mengeliligi Bumi. Singkatnya.

Jadi,  hari Imlek  itu dalam penetapan hari pelaksanaannya bisa maju atau  mundur dalam urutan nama bulan dalam setahun. Sama seperti dengan datangnya bulan Suci Ramadhan dimana penetapannya menurut bulan dan penetapan hari lebaran ditentukan dengan perhitungan Kalender Islam.

Mengakhiri kunjungan Surabayawebs.com , sempat memantau persiapan Imlek di Vihara yang berada di pasar Jati Negara, dimana menurut pengurus Annya yang selalu berada ditempat ini mengatakan pada 28/02 akan dilaksanakan Cap Go Mey.

LAPORAN : MURHAN RAMLY

JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM
Pemerintahan dibawah kendali menejemen SBY sebagai ‘ the first man’  di negeri kita ini sungguh sayang akan berakhir tak bernilai. Betapa disayangkan ketika pemimpin sebelumnya yang dimenejeri oleh KH.Abd.Rahman Wahid yang serba lemah pada pisik tapi masih terkesan tidak separah dengan SBY. Gusdur di impeach karena badai Bulogate dan harus hengkang dan meninggalkan Istana keperesidenan.

Pada saat itu, ia hanya memakai celana pendek  sebatas lutut berdiri didepan lobbi Istana yang diserbu demonstran. Ujungnya Almarhum terganti oleh wakilnya.

Mengapa-mengapa publik menilia pemerintahan yang sia-sia  karena ada alasan - alasan yang sudah dipahami  oleh masyarakat bahwa  sejak hari pertama hingga hari ke 100 siih berganti persoalan yang terungkap atas kasus penyalah gunaan  uang rakyat.

Maka dari penyakit itu membuat masyarakat melakukan berbagai kesimpulan-kesimpulan bahwa SBY menjadi pemimpin yang sia-sia hanya karena ulah Bank Asing yang melakukan berbagai cara sehingga mendapat dana triliunan rupaih.

Alasannya pun jelas bahwa  5 tahun pertama sejak menjadi  ‘ the first man ‘ saat  di dampingi JK, pun telah dinilai oleh berbagai kalangan bahwa nilainya pas-pasan. Hanya cukup untuk bekal memasuki penyaringan seleksi pemilu di tahun 2009.

Alhasil  sekali putaran langsung tampil diatas 50 plus 1 persen. Dan dinyatakan pemenang.Sekaligus mandat dari masyarakat diserahkan kepada paket SBY-Boedi.

Memasuki pada pemerintahan the second round dengan nama KIB II , meskipun ini berjalan tapi tidak memiliki nilai perhatian oleh publik lagi  karena hal-hal yang bisa membuat SBY-Boedi diserang nampak sekali saat diklarifikasi oleh tim pansus di Senayan.

Bahkan penduduk dunia ikut menyaksikan adu debat tim legislatif dan eksekutif terkait badai Century itu  yang membuat bahtera indonesia ini, seakan tenggelam oleh serangan-serangan dari tim pansus. Tujuannya adalah ingin mengetahui siapa real pelakunya.Mesipun sampai saat ini masih dalam pencarian akan adanya pembenaran atau kebenaran yang dinanti oleh publik.

Pada saat ini apa dilihat dari masalahnya beredar kabar bahwa alasan pemerintah memberi bantuan kepada Century itu sudah prosedur. Sementara anggota DPR di Senayan mencari-cari kenapa harus terjadi  ‘ baillout ‘  padahal Century itu  dinyatakan tidak sehat. Tapi alih-alih timbul juga pertanyaan mengapa anggota DPR-RI itu bisa kecolongan sementara gaweannya sebagai pengontrol antas fungsi-fungsi Budgetting sebagai orang yang dipercaya oleh publik dalam hal ini yang mewakili masing-masing parpolnya ?.

Akibat persoalan itu maka yang terkena beban persoalannya adalah  jelas, yang rugi adalah SBY sebagai seorang pemimpin yang saat ini bernilai sopan-santun dan tidak emosi manakala ia di ejek oleh lawan-lawan politiknya termasuk para demonstran dengan berbagai cara menggiring kerbau dll sebagainya. Tapi SBY tetap hanya mengingatkan dengan cara-cara sesuai dengan  adat ke Indonesiaan.(Sebagai  Bangsa Timuran).

oleh karena itu, meskipun SBY berlanjut mengurusi  pemerintahan KIB II itu  akan tetap dinilia tidak lulus oleh kompetitornya.

Hal demikian mengapa karena apabila kita melihat bahwa pemerintahan kita itu untuk seorang Presiden hanya diberi kesempatan dua kali periode saja. Dengan perbandingan antara persoalan bangsa yang harus diminimkan dengan waktu selama 10 tahun, hitungan-hitungannya berat dengan melihat tuntutan publik. Nah… sekarang sisa 5 tahun lagi kedepan , dengan persoalan yang masih bertumpuk muncul kasus korup yang menjadi penghalang KIB II dua untuk berkarya.

Dengan mempelajari kasus yang menimpa pemerintahan KIB II itu , SBY yang mempunyai karakter yang begitu yakin akan kemampuannya  untuk memimpin sepantasnya melakukan renungan , apakah ia akan dikenang oleh bangsa kita ini sebagai apa ?, dengan berbagagai kasus yang memudarkan harapannya sebagai pemimpin yang ter…… dianatara pemimpin sebelum beliau menjadi ‘ the first man ‘ di negeri kita ini.

Kalaupun ada upaya melaui  tim bendera  KIB II akan membenahi Century Gate itu, ujung-ujungnya dianggap gagal oleh publik. Kenapa demimikian karena  akhir periode ke dua pemerirntahan SBY-Boedi akan otomatis diganti oleh pemimpin baru. Ini yang menjadi pertanyaan seorang SBY dengan tampilan yang serba perfect tapi hancur karena partnernya Boedi-Sri di curigai terlibat pengucuran  “Baillout”.

Jadi karena wakil dan menkeu yang di serang maka, SBY yang menjadi sasaran akhir akan menjelaskan permasalahan ini. Terkait tuntutan oleh masyarakat.

Andaipun terjadi penggantian pemimpin nasional atau berakhir hingga masa lima tahun kedepan sepertinya SBY akan mendapat nilai, bisa jadi masyarakat hanya mengenangnya sebagi seorang pemimpin yang serba menampakkan kemampuan untuk tidak emosi dan bertutur kata yang yang teratur atau sebagai pengarang lagu dan penyanyi berlabel Presiden.

Memang berat untuk sekarang ini hanya dua periode , jika seorang pemimpin nasional berikutnya tidak memiliki visi-misi yang jelas sebaiknya berpikir untuk maju.

” Karena apabila tidak mampu memenej pada pemerintahan yang akan dilaksanakan berarti akan menghasilkan pemimpin yang lebih parah dari SBY. Begitupun sekarang ini, apabila SBY nantinya berakhir masa kepemimpinannya apakah ditengah jalan atau selesai hingga lima tahun kedepan maka bisa jadi peniliannya sebagai  pemimpin yang terparah dari pemimpin sebelummnya “.Harapan dan doa masyarakat menginginkan pemimpin jangan jadi korban karena terpeleset oleh orang-orang yang memang ingin menghancurkan bangsa kita ini “. Ya… tersrahlah bagaimana SBY melantunkan lagu yang baru dibuatnya sebagai penawar  beban yang menghimpitnya.

LAPORAN : KEMENTERIAN AGAMA

JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM
Arah kiblat sejumlah masjid di Indonesia mengalami pergeseran.  Menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, Rohadi Abdul Fatah, sekitar 20 persen masjid dari 763 ribu masjid di Indonesia tidak mengarah kiblat. Perubahan arah tersebut terjadi akibat gempa bumi sehingga menimbulkan pergeseran tanah.

“Paling yang melenceng 20 persen,” kata Rohadi, seperti dimuat pada siara pers Kementerian Agama. Rohadi membantah pendapat bahwa ada 80 persen masjid di Indonesia dan kuburan muslim yang belum mengarah ke kiblat dengan benar.

Ditambahkan dia, pendapat bahwa yang terjadi pergeseran hanya di masjid-masjid yang berlokasi di daerah gempa seperti Yogyakarta, Tasikmalaya dan Sumatera Barat, ngawur.

Bagaimana menentukan sebuah masjid salah kiblat?

Dijelaskan Rohadi, untuk meluruskan masalah kiblat, Kementerian Agama telah membentuk sebuah tim yang siap turun ke masing-masing daerah untuk mengukur kembali arah kiblat itu.  Tim akan menggunakan peralatan seperti teodolit, JPS dan kompas, serta paling utama pengamatan terhadap matahari.

Masyarakat juga bisa melakukan pengukuran secara mandiri. Waktu pengukuran tertentu, masyarakat bisa melakukannya pada 28 Mei mendatang, pukul 16.18 Waktu Indonesia Barat dan tanggal 16 Juni pukul 16.27 WIB. Caranya, dengan menancapkan sebilah bambu. “Saat itu posisi matahari persis di atas Ka`bah, maka arah lawan bayangan bambu itu adalah posisi kiblat dari tempat tersebut,” jelas Rohadi.

Apabila memang ternyata bergeser, jelas Rohadi, masjid tak perlu dibongkar. “Diubah shafnya saja, tidak perlu dibongkar,” tambahnya.

Menurut dia, salah kiblat tidak terlalu mempengaruhi makna dan kekhusyukan shalat dari shalat tersebut, karena semua tergantung niat. “Tidak jadi permasalahan, shalatnya sah,” tandas Rohadi. Sebelumnya, Menteri Agama, Suryadharma Ali mengatakan memang ada kesalahan penntuan kiblat di sejumlah masjid di Indonesia.

Kesalahan kiblat antara lain terjadi pada beberapa masjid di Jawa Tengah yang diketahui salah menetapkan arah kiblatnya. Juga di Jakarta. “Memang ada beberapa temuan masjid yang salah kiblat, seperti di Jakarta saja ada beberapa masjid milik instansi pemerintah yang juga salah kiblatnya,” tambah dia.***

SUMBER DARI BANK INDONESIA
JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM
Bank Indonesia (BI) mengimbau agar nasabah bank selalu meneliti kondisi mesin ATM dan Electronic Data Capture (EDC) bila hendak bertransaksi di ATM. Hal itu untuk menghindari terulangnya pembobolan rekening oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Hingga Kamis (21/1/2010), kemarin, BI mencatat potensi kerugian dari aksi pembobolan tabungan nasabah ini mencapai Rp 5 miliar dari 4 bank. Namun, BI telah memerintahkan kepada keempat bank tersebut untuk mengganti uang milik nasabah yang raib.

Biro hubungan masyarakat BI, Difi A Johansyah, melalui siaran persnya, mengatakan, bank telah diminta untuk mengganti ATM nasabah yang dicurigai datanya dicuri. Mesin-mesin ATM maupun EDC juga diperintahkan agar diperiksa baik sistem maupun fisiknya.

Bagi para nasabah, BI membagi tips-tips untuk menghindari praktek ilegal atas kartu ATM oleh pihak-pihak yang tidak berhak:

1. Melindungi kerahasiaan PIN ATM dengan cara:
i.  Mengganti PIN secara berkala
ii. Menutup dengan tangan ketika memasukkan PIN sehingga tidak terlihat pihak lain
iii.Tidak terpancing memberikan PIN kepada pihak lain yang seolah-olah petugas bank dan meminta nasabah untuk menyebutkan atau menginput nomor PIN.

2. Memerhatikan kondisi fisik ATM dan sekelilingnya, dan apabila ada hal-hal yang mencurigakan, nasabah diharapkan tidak menggunakan ATM tersebut dan segera melapor kepada pihak bank terdekat atau ke yang berwajib.

3. Pada saat bertransaksi menggunakan kartu ATM pada merchant (toko yang bekerja sama dengan pihak perbankan), diharapkan nasabah memerhatikan kondisi alat EDC, bila terdapat alat (device) mencurigakan yang menempel pada EDC atau hal lain yang mencurigakan, nasabah dihimbau tidak bertransaksi dan segera melapor kepada pihak bank terdekat atau yang berwajib.

4. Segera blokir kartu ATM bila menemukan kejanggalan transaksi.

5. Cari lokasi ATM yang relatif aman.

6. Jangan mudah percaya dengan bantuan orang lain di sekitar ATM, waspadalah selalu.***

LAPORAN : MURHAN RAMLI
JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM
China - Asean Freetrade Agreement, menuai pro kontra ditengah persoalan bangsa yang datang silih berganti. Pemerintahan yang sedang berjalan dibawah nakhoda SBY-Boedi akan menghadapi berbagai tantangan dan harapan yang dinanti oleh publik di era CA-FTA.

Masuknya Indonesia sebagai negara yang menyetujui perdagangan antar negara dikawasan Asean dan China, tentu perlu perhatian oleh pemerintahan yang sedang berjalan dibawa team manejmen KIB II, apakah pemerintah kita siap menghadapi persaingan dengan mempertimbangkan berbagai plus dan minusnya bagi kemajuan bangsa kita? hal tersebut menjadi pemikiran bagi jutaan warga. Seperti apa,hasil yang akan kita capai kedepan.

Sebagai bangsa yang memiliki populasi dan berada di urutan ke empat pada jumlah populasi di dunia , Indonesia memiliki potensi “Market” yang gemuk diantara negara Asean, tentu hal ini menjadi perhatian karena populasi yang menghampiri 220 juta jiwa berpotensi menjadi sumber income bagi negara yang lebih awal mempersiapkan diri.

Persaingan dan upaya kerjasama dagang antar negara adalah harapan masyarakat Indonesia agar bangsa kita ini bisa keluar dari berbagai keterpurukan ekonomi.

Kita tidak menganggap bahwa bebasnya produk dari luar masuk ke sini, tidak berarti akan menjadi badai, tapi harus dilihat dari bergai harapan yang akan diraih nantinya. Demikian pro dan kontra yang menjadi prediksi di tengah publik disaat pemerintah sedang membenahi sistem Moneter yang lemah dalam “Controling”.

Berkaitan dengan itu CA-FTA ( China-Asean Freetrade Agreement ) yang telah disepakati oleh negara-negara yang menjadi anggota, Surabayawebs.com lewat bincang-bincang bersama DR.Zulfahmi Burhan SE,MM,DT. Rajo Bagagar. Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Dan Budaya ini , saat dijumpai beberapa pointer pertanyaan yang diajukan dan direspon dengan praktis tanpa melihat kerjasama dagang itu akan berdampak buruk kepada pemerintahan kita ini. Artinya hal itu berjalan apa adanya. Saat ditanya mengenai focus yang harus dibenahi oleh Team SBY-Boedi bersama KIB II seperti, bagaimana kesiapan SDM dibangsa kita ini yang “Pluralis” apa yang perlu dilakukan ?. Pendapatnya lebih mengarah kepada pemberdayaan SDM itu perlu penguatan pada sektor pendidikan dan itu merupakan potensi yang paling baik dalam membangun bangsa kita ini, karena merupakan ‘HUMAN INVESTMEN”, pikirnya.

Jadi , membentuk SDM melalui pendidikan akan melahirkan SDM yang bisa mengisi posisi strategis seperti pada level eksekutif dan dilegislatif,begitu ia menilai atas harapan yang akan diperjuangakan oleh bangsa Indonesia yang Pluralistik.

Ia berpendapat bahwa “Educasi” yang dipahamai oleh setiap ummat adalah investasi yang paling baik, paparnya.

Bahkan menurut praktisi pendidikan ini melalui respon yang dipaparkan pada saat bincang-bincang mengutif ajaran agama bahwa perintah Tuhan yang paling awal di perintahkan kepada ummat manusia adalah ” Belajar ” Dalam bahasa Arab disebut “IQRO” Membacalah. Negara super power maju karen pendidikan meerupakan Human Investmen. ujar pembimbing mahasiswa berjenjang tingkat doktor ini.

Sebenarnya kata ia bahwa pada persoalan kehidupan bangsa kita yang pluralistik kita bisa melihat kehidupan di Ibu kota negara, Jakarta - Indonesia yang hidup berdampingan tidak ada masalah yang begitu menakutkan , berjalan apa adanya, penganut keyakinan solid dalam menerima toleransi untuk membangun negeri ini, ujranya.

Memang dampak yang kita hadapi tentu memiliki konsekwensi dengan produk yang masuk dengan harga yang konpetitif masalah ini pemerintah harus membenahi sektor UKM karena pengusaha ekonomi lemah dan menengah akan merasakan dampaknya apabila terjadi “Dumping”, sektor industri yang sudah setengah berjalan akan mengalami persaingan pada penguatan “Capital Cost”. Kita mengaharap pemerintah mulai dari Gubernur,Bupati dan Walikota, memikirkan dampak itu. Ia menegaskan penguatan keterampilan segera di benahi karena selama ini , pandangannya atas dunia pendididkan yang sedang berjalan sebatas “penguasaan kemampuan pemikiran dan wawasan yang berkembang sementara keterampilan tidak menonjol”. Ia menambahkan kita tidak hanya ingin populer tapi bagaimana kita menguatkan pendidikan itu sebagai penentu kesuksesan kedepan,katanya.

Bahkan selama ini menurut pengamatannya bahwa Jepang sebagai negara high tech industri mempersiapkan diri jauh sebelum negara maju mengusai iptek itu, Negeri Matahari itu mengejar ketertinggalannya pada saat hancur akibat BOM negara sekutu. Dengan kondisi hancur negri matahari itu membangun bangsanya dengan focus kepada pembentukan SDM lewat pendidikan.

Karena itu, menurut ia terjadinya persaingan usaha antara negara, kata anggota KAHMI ini ” ditentukan oleh bagaimana kita melakukan “Human Investment” dan memiliki keterampilan dan keahlian, usulnya.

Dengan menilai hasil pendidikan sekarang ini kata ia baru “bertumpuh pada pengembangan wawasan dan pemikiran “. Kurang menguasai keterampilan. Jadi memperbaiki suatu sistem butuh peroses yang cukup lama.. Ia mengingatkan Provinsi Aceh saat masih berkomplik ” berakhir setelah di hancurkan oleh tindakan alam. Badai Tsunami merobohkan setelah itu Aceh perlahan bangkit dan melunak untuk kembali berdampingan pemerintah Indonesia sebagai provinsi Nangru Aceh Darussalam”. Jadi pemikiran saya atas masuknya produk dari negeri China melaui kesepakatan dagang akan berjalan seperti yang terjadi sekarang tidak perlu dikhawatirkan,imbaunya.

Saat di akhir pertemuan bersama Surabayawebs.com melalui bincang-bincang tentang persaingan dagang dikawasan ASIA/Asean .Dato menegaskan rotasi bisnis itu akan berjalan apabila kebijakan pemerintah terarah mendampingi pengusaha yang masih lemah pada sektor “Cost”. Karena saat ini yang dikhawatirkan akan banyak industri menutup usahanya karena akan terkena ” dumping “. Yang terjadi karena produk yang sama dari luar masuk ke sini dengan harga yang tidak sama. Artinya produk dari luar lebih menyesuaikan kantong konsumen. Pasar yang akan menentukan dan pemerintah yang akan memikirkan bangsanya yang sedang dirundung berbagai problem. Menutup pandangan yang diucapkan lewat bincang-bincang. Ia mengatakan. China mampu mengusahakan bangsanya yang berjumlah miliaran penduduk, sementara bangsa kita baru 220 juta. Masih banyak peluang. “Tantangan bisnis antar negara bukan badai tapi badai pasti berlalu” demikian inti bincang-bincang bersama Surabayawebs.com.

LAPORAN : V/S.HAJAR

JAKARTA- Mayoritas anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menganggap pengaturan protokoler yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat dianggap berlebihan.
Hal ini disampaikan beberapa anggota dewan saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, Deputi Karumga Kepresidenan Bidang Protokol, Selasa 12 Januari 2010, yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Moelyono.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Harun Al Rasyid, mengatakan, jika pengawalan dengan menggunakan mobil sirine itu diberlakukan kepada Presiden dan Wakil Presiden hal itu sangat pantas dan wajar. Namun jika pengawalan dengan mobil sirine itu diberlakukan kepada menteri dan pejabat-pejabat negara lainnya, sering menimbulkan kemacetan dan sering terdengar caci maki dari pengguna jalan yang lain.

Tentunya, kata mantan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta itu, perlu ada pengaturan yang jelas pengawalan dengan mobil sirine ini. Rakyat sudah antipati, apalagi di tengah-tengah kemacetan lalu lintas di Jakarta, tiba-tiba ada mobil pejabat yang lewat jalan tersebut dengan pengawalan mobil sirine. ”Saya bahkan risi dengan keprotokolan ini,” kata Harun yang juga mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat ini, seperti dilansir keteranga resmi DPR.

Sebaiknya, katanya, keprotokolan ini berlaku yang wajar saja. Di negara-negara lain seperti Australia dan Belanda, pejabat negara dan pejabat pemerintahan ini bahkan sangat dekat dengan rakyat. Karena penghormatan itu bukan karena dibuat, tapi tumbuh dari dalam pribadi pejabat yang bersangkutan. Untuk itu, dalam rangka mendapatkan berbagai masukan tentang Rancangan Undang-undang Protokol yang menjadi usul inisatif DPR RI, Harun menanyakan bagaimana pengaturannya.

Senada dengan itu, Hj. Himatullah Alyah Setiawaty menambahkan, sebaiknya dibuat pengelompokan jenis kegiatan yang perlu mendapatkan fasilitas keprotokolan. Dia sependapat keprotokolan yang ada sekarang ini berlebihan. Bahkan, hal ini sangat terlihat bagi pejabat pemerintahan di daerah-daerah.

Sementara itu,  anggota F-PDI Perjuangan Irsal Yunus menanyakan, apa sanksi yang akan diberikan terhadap seluruh pelanggaran kegiatan keprotokolan ini. Dia belum melihat sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran ini. Untuk itu, dia mengusulkan perlunya diatur mengenai sanksi yang tegas bagi pelanggar UU tersebut. Selama ini, dia melihat pelaksanaan keprotokolan yang sering dilanggar karena tidak ada sanksi. Sehingga kesalahan yang dilakukan itu akhirnya  terulang kembali..     

Selain masalah sanksi, anggota Fraksi Partai Golkar Ferdiansyah mengingatkan jangan sampai ada Peraturan Pemerintah (PP) lebih dari satu terhadap implementasi Undang-undang ini jika nantinya telah disahkan. Diharapkan PP yang hanya satu itu bisa merupakan peraturan sapu jagat, sehingga RUU tersebut harus dibahas secara detail. Perlu diingat, kata Ferdi, masih segudang UU yang menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah, dan sampai sekarang PP tersebut masih banyak yang belum terselesaikan.

“Banyaknya peraturan bagi sebuah UU akan menjadikan UU tersebut semakin lama implementasinya di lapangan,” katanya. Herdiansyah juga minta agar RUU tentang Protokol ini segera disosialisasikan dengan baik dan benar, sehingga dapat lebih efektif.
Terhadap pembahasan RUU tersebut, Ketua Baleg Ignanius Moelyono mengatakan,  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.***

LAPORAN : MAULANA

JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM
Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Susno Duadji terancam sanksi berat. Ini terkait kehadiran mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri itu dalam sidang perkara pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kemarin. Mabes Polri menilai, sikap yang diambil perwira tinggi nonjob Mabes Polri tersebut melanggar disiplin atau kode etik profesi.

Menurut Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Edward Aritonang, sanksi yang bisa dikenakan untuk pelanggaran seperti ini bisa berupa demosi, pemberhentian dengan hormat (PDH),bahkan sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). ”Sanksi terberat adalah PTDH,” ujarnya.

Kalau memang dari hasil proses penyelidikan hasilnya seperti itu, kenapa tidak? Karena ini sudah diberlakukan bagi seluruh anggota Polri,”ujarnya kepada wartawan di Jakarta. Edward menandaskan, sanksi sangat mungkin dijatuhkan jika hasil pemeriksaan yang dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) membuktikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) La Ode Husen menilai, kehadiran Susno dalam persidangan untuk memenuhi permintaan salah satu pihak, dalam hal ini Antasari Azhar, jika dalam kapasitas sebagai pribadi sah-sah saja.“Tapi karena mengenakan pakaian dinas, ini yang jadi persoalan. Kalau terbukti melanggar, harus ada sanksi,”katanya. Berdasarkan keterangan yang dihimpun Mabes Polri, kehadiran Susno di luar rencana sidang.

Rencana awal, persidangan hanya mendengarkan saksi ahli teknologi informasi (TI).Namun, pihak pengacara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meminta penundaan waktu selama dua jam dengan alasan menunggu saksi ahli yang masih dalam perjalanan. Saat sidang dibuka kembali, pengacara ternyata menghadirkan Susno sebagai saksi a de charge (meringankan) bagi terdakwa Antasari. Edward menegaskan, Mabes Polri tidak pernah menerima surat panggilan maupun permintaan dari pihak pengadilan.

Begitu pun Susno Duadji juga tidak meminta izin dari dinas untuk menghadiri sidang tersebut. Pihak Bareskrim Mabes Polri juga tidak menerima surat panggilan sidang. Sementara Susno Duadji yang dimintai konfirmasi Mabes Polri menyatakan menghadiri sidang dalam kapasitas bukan mewakili institusi, melainkan sebagai pribadi dan berpakaian dinas mengingat saat itu masih dalam jam dinas.

Susno sendiri di hadapan majelis hakim PN Jaksel mengaku kehadirannya menjadi saksi atas inisiatif pribadi guna mengklarifikasi namanya yang pernah disebut- sebut saksi lain, yaitu oleh Hadiatmoko dan istri Wiliardi Wizar,Novarina.“Saya ke sini untuk mewakili pribadi dan untuk mengklarifikasi nama saya yang disebut,”kata Susno. JPU pada awal persidangan sempat menyampaikan keberatan terhadap kehadiran Susno karena mengenakan pakaian dinas.

JPU juga sempat mengingatkan bahwa Susno harus membawa surat dinas karena persidangan berlangsung pada jam dinas. “Ini apa ada izin atasannya? Ini adalah mantan Kabareskim berpangkat komjen polisi. Sesuai aturan, apabila polisi bersaksi mesti dapat menunjukkan surat tugasnya,”kata Ketua Tim JPU Cirus Sinaga. Kuasa hukum Antasari Hotma Sitompul tidak ambil diam atas protes yang dilayangkan JPU.Dia langsung memotongnya.

“Sebelumnya banyak saksi dari polisi, apakah kita pernah mempertanyakan surat izinnya? Kalau mau fair, tidak usah ditanya ada izinnya atau tidak,”tegas Hotma. Suasana sidang pun sempat panas karena kedua pihak saling mengajukan argumen hingga hakim berkali-kali mengetukkan palu untuk menenangkan suasana. Akhirnya, dengan alasan tidak ingin menghalangi usaha pembelaan hukum, majelis hakim pun mempersilakan Susno diambil sumpahnya menjadi saksi bagi Antasari.

Sementara itu, Kadiv Humas Mabes Polri Edward menyatakan, setiap anggota Polri tanpa kecuali harus mematuhi setiap peraturan yang berlaku dalam kedinasan dan menaati perintah kedinasan seperti kewajiban menaati jam kerja, meninggalkan tugas tanpa izin, kewajiban menjaga citra dan kelembagaan, kewajiban memegang teguh garis komando,mematuhi jenjang kewenangan, serta bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.

“Juga tidak melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan diri, martabat negara, pemerintah, Polri, dan lain-lain. Perbuatan (Susno Duadji) itu menyalahi aturan dalam kedinasan Polri dan dianggap melanggar disiplin atau kode etik profesi. Organisasi mengambil langkah-langkah tegas,” katanya. Dia menambahkan, pihaknya menjamin masalah itu akan diselesaikan secara internal dan sebaik-baiknya.***

oleh: SARIF IVANSYAH

Jakarta,  -  Krisis ekonomi yang melanda dunia, utamanya negara berkembang seperti Indonesia, akan berdampak  berat,  khususnya bagi perusahaan  yang selama ini mengandalkan produknya di pasar ekspor.        

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat  tahun ini terjadi penurunan ekspor yang tajam selama Januari-Februari 2009. Ekspor nonmigas selama dua bulan  pertama 2009 menurun 28,34 persen sedangkan impor nonmigasnya juga turun  30,7 persen.                                                                                                                                                                                                       Total ekspor nonmigas selama Januari-Februari 2009 sebesar 12,262 miliar dolar AS atau turun 28,34 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan impor nonmigasnya mencapai 10,364 miliar dolar atau turun 30,70 persen, kata sumber itu.                                                                                                                                                                                               Situasi perekonomian dunia yang kurang menentu itulah yang memaksa banyak perusahaan saat ini melakukan pemutusan hubungan kerja/PHK,  merumahkan unuk sementara waktu dan mengatur jam kerja secara bergiliran. Tujuannya  agar perusahaan tidak jatuh bangkrut.                                                                                                                       Data terbaru yang disampaikan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) di Jakarta,  Selasa, terkait  perusahaan  di seluruh  Indonesia yang melakukan PHK  dan merumahkan pekerjanya akibat krisis perekonomian global terus mengalami peingkatan dari waktu ke waktu.                                                                                                                        Disebutkan,  jumlah pekerja yang terkena dampak krisis perekonomian global hingga tanggal 12 Desember 2008 sebanyak 41.415 orang yang mendapat  pemutusan hubungan kerja (PHK) dan rencana PHK, serta 25.688 orang pekerja yang dirumahkan dan rencana dirumahkan. Angka itu diperkirakan akan terus  meningkat jika pemerintah gagal dalam melakukan pemulihan ekonomi.                                                                                                                                                               Para pekerja yang telah di- PHK dan rencana PHK terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan   Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Kalimantan Barat, D.I. Yogyakarta, dan Papua.                                                                                                                                                         Dalam kaitan itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno, kala itu, perah  mengatakan, guna mengatasi dan memonitor   keadaan akibat krisis perekenomian global di seluruh Indonesia, maka Depnakertrans telah mebentuk Tim Mediasi Krisis Center.                                                                                                                                          Tim tersebut, katanya,  untuk  mengevaluasi, memediasi serta memonitor keadaan agar tidak terjadi PHK massal dan rencana PHK akan dapat dibatalkan   sesuai dengan hasil pertemuan bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk mencari solusi terbaik.                                                                                                                                                           Pembentukan Tim Media Krisis Center Depnakertrans berlandaskan SKB 4 Menteri sebagai ruang mediasi antara pengusaha dan pekerja/ buruh agar berembug   secara bipartit dengan bantuan dari pemerintah sebagai mediator.                                                                                                                                                                                                “Ini merupakan bagian dari kontribusi Depnakertrans dalam menghadapi krisis, agar sampai krisis global ini akan berakhir diharapkan tidak akan terjadi   lagi PHK maupun rencana PHK,” katanya.                                                                                                                                                                                                         Jika perusahaan terpaksa melakukan PHK, maka  harus memperhatikan hak-hak pekerja termasuk pesangonnya, dan membantu mempermudah pengurusan  Jamsostek kepada pekerjnaya. “Tolong upahnya dibayarkan penuh termasuk membantu proses pengurusan ke Jamsostek-nya,” katanya.
Ia menegaskan hal itu karena banyak pekerja tidak banyak mengerti jika  punya uang yang ditempatkan di Jamsostek oleh perusahaan dimana dia bekerja. Oleh karena itu, Jamsostek sesunguhnya dapat disebut sebagai katup penyelamat sementara bagi orang yang terkena PHK.

Peranan Jamsostek Bagi pekerja
Peran Jamsastek saat krisis  relatif cukup penting sejalan dengan banyaknya perusahaan melakukan PHK. Menurut  Direktur Operasi dan Pelayanan Jamsostek, Ahmad Ansyori,  saat ini jumlah  pekerja yang mengklaim Jaminan Hari Tua-nya (JHT) tahun ini  akan meningkat dibanding tahun lalu. Untuk itu, Jamsostek telah menyediakan lebih dari Rp 4 triliun sebagai antisipasi banyaknya klaim akibat PHK                                                                                                                         Jumlah iu disediakan untuk membayar klaim dari pekerja yang karena pensiun dan terkena PHK. Jika  jumlah itu kurang, manajemen akan segera menambah, karena yang penting hak  perkerja dapat dipenuhi dengan cepat tanpa ada pengurangan hak pekerja itu.

Dengan demikian, peran Jamsostek saat krisis, cukup besar, bahkan  tidak hanya bermanfaat bagi pekerjanya,  tetapi juga bagi pengusaha,  karena dalam  program Jaminan Pelayanan Kesehatan/JPK  untuk satu keluarga, maksimal yang ditanggung  lima orang.                                                                                                                                                         Bisa diperkirakan, berapa dana yang harus dikeluarkan pekerja kalau anggota keluarganya ada yang sakit. Padahal, gaji pekerja juga tidak terlau   besar. Untuk ke rumah sakit, minimal biaya yang dikeluarkan mencapai Rp200.000-Rp300.000. kalau ini harus dibiayai pengusaha, berapa dana yang harus   dikeluarkan, kata Anshory.
Anshory juga menyingung program Jamsostek pada tahun ini yang akan lebih proaktif pada peningkatkan pelayanan.  Untuk tahun 2009, jenis pelayanan Jamsostek  meliputi program pelayanan inti (JKK, JHT, JKM, JPK), sedangkan pengembangan akan dilakukan pada program pelayanan tambahan lainnya.                                                                Misalnya dana peningkatan kesejahteraan peserta (DPKP) dan program kemitraan bina lingkungan (PKBL). Dana PKB ini juga cukup besar yang dapat  dimanfaatkan bagi angota peserta Jamsostek dan lingkungan perusahaan, katanya.
Sementara itu, Dirut Jamsostek Hotbnar Sinaga menguraikan pentingnya keberadaan Jamsostek,  sejarah perlindungan pekerja dan perbandingan dengan   negara  maju.
Dikatakan,  oang-orang yang bekerja di sektor informal, umumnya, sangat rentan terhadap krisis ekonomi. Tanpa krisis pun, mereka sudah hidup susah.                                                                                                                             Pendapatan mereka tidak menentu, kadang hanya cukup untuk menyambung hidup, namun tidak jarang penghasilan yang diperoleh nyaris pas-pasan untuk makan   sehari-hari. Maka, jaminan hidup mereka sangat tidak memadai.          Di negara-negara industri maju, jumlah pekerja di sektor informal umumnya sangat rendah. Rakyat, sebagian besar, bekerja di sektor formal, dijamin oleh   berbagai jenis asuransi. Social security mereka,, dengan demikian, bagus.       Bahkan, di banyak negara maju, warga yang terkena PHK memperoleh santunan juga sampai ia kembali mendapatkan pekerjaan.  Di Inggris ada santunan untuk   orang yang kehilangan pekerjaan yang diberikan nama “Jobseeker’s Allowance Rates”.                                                                                                                                                                    Besarnya bervariasi, seperti, 59,15 Pound Sterling per minggu untuk mereka yang berusia di atas 25 tahun; dan 46,85  Pound Sterling per minggu untuk   mereka yang berusia 18-24 tahun.  Kecuali santunan tunai atau cash, penganggur juga mendapatkan apa yang disebut” housing benefit”. Banyak faktor yang menentukan besaran santunan  perumahan. Tapi, pada dasarnya, orang yang tidak memiliki pekerjaan mendapat keringanan substansial dalam kewajiban angsuran sewa rumahnya.                                                                                                                                  Sejarah santunan bagi penganggur di Inggris cukup panjang. Kebijakan pemerntah ini pertama kali dilaksanakan pada 1911.  Sampai 1921 lebih dari dua juta rakyat mengandalkan “unemployment benefit “karena perekonomian Inggris.                                                                                                                                                                                                    Di Amerika Serikat , santunan untuk penganggur disebut “unemployment compensation (UC)”. Implementasinya dilakukan melalui Unemployment Insurance (asuransi pengangguran) Besarannya berbeda antara satu negara bagian dengan negara bagian lain.
Menurut Social Security Act 1935 (Undang-Undang tentang Jaminan Sosial tahun 1935), seluruh negara bagian dianjurkan memiliki program asuransi    pengangguran.
Bagaimana untuk di Indonesia ? Kata Hotbonar dengan nada tanya. di Indonesia ada  Jamsostek. Lembaga merupakan BUMN yang anggotanya adalah semua pekerja  swasta, baik pekerja harian, bulanan maupun pekerja yang sudah permanen (diangkat).
Di saat krisis ekonomi global yang berdampak langsung kepada pekerja ini, keberadaan Jamsostek sangat dirasakan manfaatnya bagi pekerja yang kena   PHK, karena  pihaknya telah membuat instruksi untuk mempercepat proses pengeluaran dana bagi mereka yang terkena musibah PHK itu.
Menurut dia ,  dari segi aset dan revenue, maka Jamsostek  merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia.
Per Juni 2008, asetnya mencapai Rp70,3 triliun. Total penerimaan iuran dari peserta Jamsostek untuk periode Januari-Juni 2008 Rp4,11 triliun dari  target tahun 2008 sebesar Rp9,959 triliun.
Di luar pendapatan premi, perusahaan juga memperoleh pendapatan atau reveue  dari hasil usaha investasinya. Dari total aset Rp 70,3 triliun tahun   lalu, pada 2008 lebih dari Rp69 triliun dialokasikan untuk  investasi  saham Rp13,775 triliun, Rp16,555 triliun investasi deposito.                                                                                                          Kemudian, Rp3,484 triliun investasi reksadana; Rp31,355 triliun investasi obligasi; Rp2,251 triliun investasi penyertaan dan Rp997,5 ,milyar investasi properti.
Dari jumlah investasi itulah ,  pada periode Januari-Juni 2008  Jamsostek membukukan total pendapatan bersih dari investasi yang dilakukannya sebesar
Rp3,291 triliun.
Sementara itu, Jamsostek pada semester peratama tahun 2008 sudah membayar kewajibannya sekitar  Rp2,335 triliun; terdiri atas: Pembayaran Jaminan   Hari Tua (JHT) Rp1,77 triliun,  Jaminan  Kecelakaan Kerja (JKK) Rp147,22 miliar, Jaminan Kematian (JK) Rp125 miliar, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)   Rp279,79 miliar.
Singkat kata,  tambah Hotbonar Sinaga. meskipun lembaga ini milik pemerintah, tetapi hasilnya diutamakan untuk kesejateraan para pekerja anggota Jamsostek.                                                                                                                          Oleh karena itu,  jika aset dan keuntungan Jamsostek tiap tahun terus meningkat, maka jaminan kepada para pekerja juga dapat meningkat.  Itulah   pentingnya semua perusahaan dan karyawan bergabung dengan Jamsostek, agar kesejahteraannya dapat meningkat sesuai harapan para penggagas UU Jasostek No  3/1992 dimana dalam satu poinnya, tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan.

Oleh Feriolus Nawali

Tidak lama lagi, Indonesia bakal memasuki babak baru bidang jaminan sosial, dimana 19 Oktober 2009 lalu menjadi batas waktu akhir diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Terlepas dari formula yang bakal  diterapkan pemerintah melindungi warganegaranya, salah satu elemen penting yang memiliki kerangka pemikiran kuat dalam sistem perlindungan sosial adalah sektor  pekerja.

Di Indonesia sebenarnya upaya perlindungan sosial para pekerja dengan berbagai risiko sosial dihadapinya sudah berjalan cukup baik. Bahwa diperlukan upaya meningkatkan kinerja sesuai perkembangan merupakan suatu keniscayaan.

Bagaimanapun fakta menunjukkan, kepesertaan pekerja yang dilindungi Jamsostek sampai dengan Agustus 2009 mencapai 27,857 juta tenaga kerja dengan rincian, sebesar 8,219 juta  tenaga kerja aktif dan 19,577 juta tenaga kerja non aktif. Sementara itu,  perusahaan aktif tercatat 109.184 perusahaan dan non aktif 82.593 perusahaan.

Jika data-data itu diperbandingkan head to head dengan Central Profident Fund (CPF) di Singapura yang pertumbuhan ekonominya tak pernah goyang disapu krisis, kepesertaan pekerja  Jamsostek cukup membesarkan hati. Betapa tidak, dengan jatuh bangunnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri,  jika mengambil sample jumlah pekerja aktif Jamsostek mencapai 8,219 juta sudah terlindungi jaminan sosial setara dengan  dua kali penduduk Singapura yang hanya 4 juta penduduk.  Namun,  tentu saja persoalannya tidak sesederhana itu. Karena dari tingkat prosentase perlindungan tenaga kerja formal keseluruhan yang tercover oleh Jamsostek butuh kerja keras untuk ditingkatkan.

Dilain pihak, dari sisi akumulasi dana PT  Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang dikelola Jamsostek pun masih kalah jauh dibandingkan CPF. Tahun  2008, Jamsostek memiliki asset Rp 64,507 triliun dengan dana investasi Rp 61,756 triliun. Pada tahun 2009, asset Jamsostek diprediksi Rp 75,010 triliun dengan total dana investasi Rp 72,744 triliun. Jumlah itu, masih kalah banyak dibandingkan akumulasi dana CPF yang berkisar Rp 700 triliun.

Padahal, dana-dana jaminan sosial diyakini bisa digunakan sebagai alat  ampuh menggerakkan pertumbuhan ekonomi, melalui investasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan publik

            Rendahnya akumulasi dana Jamsostek sendiri tidak terlepas dari kecilnya iuran perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang dipungut PT. Jamsostek (Persero), jika tidak disebutkan termurah se-dunia. Iuran Jamsostek untuk tiga program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua (JHT) hanya berkisar 5,7 persen. Dari jumlah itu, pekerja dipotong 2 persen dari gaji pokok dan selebihnya 3,7 persen iuran dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan data yang dihimpun International Social Security Association (ISSA), negara lain macam Singapura, Malaysia, India, Nepal, bahkan Srilanka, besarnya di atas 20 persen dari upah pokok. Singapura bahkan mencapai 40 persen dengan komposisi separoh ditanggung oleh perusahaan dan separo ditanggung karyawan, bahan  Korea Selatan mencapai sekitar 80 persen UMR.

            Dari apa yang diuraikan di atas, tak bisa dipungkiri tingkat kepesertaan pekerja mengikuti program jaminan sosial terkait erat tingkat pertumbuhan ekonomi yang memengaruhi aktivitas perekonomian. Semakin tumbuh suburnya perusahaan seperti Singapura, tentu semakin banyak potensi  perusahaan yang mengikutsertakan pekerjanya menjadi  peserta jaminan sosial. Namun, di lain pihak ada faktor lain tak kalah dominan menyangkut kepatuhan hukum dan  bagaimana kelompok pekerja menyadari program tersebut bermanfaat bagi diri dan keluarganya. Itu ditunjukkan dengan kepatuhan perusahaan-perusahaan di sejumlah negara miskin seperti Nepal, Srilanka yang rela menyisihkan bagian terbesar keuntungan perusahaan untuk mensejahterakan pekerjanya.

            Lantas bagaimana di Indonesia? melihat tingkat kepesertaan Jamsostek di Indonesia yang belum optimal, walaupun dengan besaran  iuran termurah di dunia, kita bisa meraba seberapa besar tingkat kepatuhan dan kesadaran perusahaan menjalankan peraturan perundangan yang sudah digariskan.   

Drama lain ditunjukkan masih adanya BUMN yang belum menyertakan  karyawan sebagai peserta Jamsostek, seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN). Padahal, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 secara tegas mengamanatkan seluruh perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta Jamsostek. Jika tingkat kepatuhan BUMN saja masih seperti itu, kita bisa mengukur apa yang dilakukan oleh ratusan ribu perusahaan swasta yang tidak terjamah pengawasan ketenagakerjaan.

            Apalagi, dalam hal melakukan tindakan terhadap perusahaan yang belum menyertakan karyawannya sebagai peserta, PT Jamsostek (Persero) sepenuhnya tergantung sikap Dinas Pengawasan Tenaga Kerja Depnakertrans. Semakin “melempen” sikap  Disnaker, perusahaan pun semakin “adem ayem” menyertakan karyawan jadi peserta jaminan sosial. Karena suka atau tidak suka, fakta menunjukkan rendahnya kepesertaan, sebenarnya diperhadapkan oleh sikap mental “rakus” dan menekan biaya  perusahaan tanpa mengerti manfaat sebenarnya yang bisa diperoleh.

Itulah sebabnya, sekalipun  Jamsostek beberapa tahun terakhir sudah begitu gencar melakukan berbagai sosialisasi, sekaligus menggunakan berbagai instrumen pembiayaan “memaksa” perusahaan menyertakan  karyawannya jadi peserta Jamsostek, mulai dari kerjasama Pemda sampai dengan persyaratan bank dengan kompensasi dana-dana yang ditempatkan, tapi hasil diperoleh belum signifikan. Begitu juga  kerjasama dengan berbagai serikat pekerja dengan berbagai pola untuk meluaskan kepesertaan.

Melihat angka “kepatuhan” perusahaan  yang bergeming, atau mungkin hanya naik seperti deret ukur dalam penambahan kepesertaan, ada baiknya Jamsostek mencoba terobosan masuk ke jantung-jantung perguruan tinggi. Apalagi, trend perkembangan ke depan, mahasiswalah  kelak bakal mengisi  dunia industri dan dagang dalam lapis-lapis pemegang kebijakan perusahaan. Atau setidaknya bermanfaat, jika kelak mereka memilih jadi pelaku usaha, untuk berwiraswasta, dimana data  BPS tahun 2005, menunjukkan setidaknya terdapat  43,22 juta unit UKM.

Langkah masuknya Jamsostek secara gencar ke perguruan tinggi  bisa diartikan sebagai langkah kultural mengikis kebiasaan buruk tidak patuh yang sudah kronis di level perusahaan. Menarik memang menyitir mendiang budayawan Bandung  MAW Brouwer yang menggambarkan dengan jenaka, ‘’Anak muda yang tidak berotak “kiri”  tidak punya hati. Tapi jika setelah tua masih berotak “kiri” dia tidak punya otak’’

            Dengan begitu, bila  masalah perlindungan pekerja yang sarat dengan soal empati dan emosi diberikan lebih awal, sebelum para mahasiwa bekerja dalam level middle manajemen pemegang kebijakan di masing-masing perusahaan, tentu akan lebih baik. Apalagi, jika materi-materi perlindungan sosial bisa masuk lebih jauh sebagai bagian dari materi ajaran, disamping seminar dan workshop. Masuknya aspek pengajaran perlindungan sosial pekerja dalam perguruan tinggi, bukanlah mustahil. Apalagi, secara garis besar terkait dengan masalah peningkatan produktivitas.