LAPORAN : MURHAN RAMLY
NASIONAL , SURABAYAWEBS.COM
Sambutan Jusuf Kalla pada perayaan buka bersama dalam menyambut dua  komunitas , yaitu   warga asal Sul - Sel  dan anggota KAHMI.

JK  pada hari Sabtu 21/08 di Wisma PMI  Jakarta , melangsungkan acara buka bersama yang dihadiri oleh menejmen BPP KKSS bersama warga yang datang dari luar P. Jawa serta masyarakat dan warga KKSS yang berdomisili di Jabotabek.

JK pada sambutannya seusai Sholat Tarawih bersama,  mensiarkan tentang warga asal Sul-Sel yang berciri khas perantau merupakan warga yang banyak membuka lahan pasar di  wilayah KTI , Indonesia. Kata , mantan orang  kedua di RI ini , pada periode SBY-JK, di KTI, kalau ada pasar yang terbakar maka warga kita yang pasti kena, karena memang mereka ada disana, ujarnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan soal budaya yang berbeda di RI ini , menurut ia merupakan sarana untuk mendukung kuatnya RI.Ujurnya. Pada sisi lainnya , ia mengingatkan kepada warga , agar tidak usah ragu dalam berusaha meskipun modal tidak mendukung. Penegasan JK, soal usaha  itu , yang lebih dominan adalah kekuatan semangat yang utama, jelasnya. Kalau hanya uang/modal semua orang bisa berusaha, imbuhnya.

Pada pertemuan berikutnya diacara buka bersama pada hari Minggu, 22/08 pada tempat yang sama yang  dihadiri oleh sejumlah kalangan , undangan dan  Mahasiswa, LSM, mantan pejabat negara yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif diantaranya ,  terlihat Anwar Nasution / BPK, AM FAtwa, Beddu Amang, serta sejumlah pengurus KAHMI NASIONAL turut hadir.

Ceramah yang  dimulai oleh Mantan Ketua MPR-RI, Nur Hidayat Wahid, dengan siraman rohani  terkait pelaksanaan ibadah puasa.

Pada ceramah yang berlangsung seusai Nur Hidayat , dilanjutkan oleh JK. Pada kesempatan ini ,  Jusuf Kalla lebih banyak menuangkan ceramahnya terkait pengalamannya ketika masih menjabat RI II. Sebagaimana catatan Surabayawebs.com.

JK, kadang susah berbuat manakala mengahadapi anggota KAHMI yang menduduki jabatan di Partai. Hampir disetiap partai anggota Kahmi ada disitu.

Jadi berat juga saya mengatasinya. Mana yang saya dahulukan, gumannya yang disambut tawa hadirin. Ia pun mengingatkan bahwa peran anggota KAHMI yang sudah menasional dan  berada disetiap level pemeritahan menjadikan organisasi ini sebagai i wahana SDM menuju tempat yang strategis.

Bahkan ada sejumlah anggota Kahmi yang pada bulan Ramadhan ini diangkat untuk  menempati posisi Konjen dibeberapa negara.

Anggota KAHMI , yang menduduki jabatan politis, karena aktifitas melaksanakan tugas, juga tercatat beberapa anggotanya terpaksa harus berhadapan KPK, karena mengurusi pelayanan publik dalam melaksanakan tugas , harus menjalani hukuman, kata ia yang sempat mengunjungi anggota KAHMI yang ada di Cipinang.

Ditulis oleh ; Murhan Ramly

Nasional ,  Surabayawebs.com.
Kata Bang Foke, yang dipercaya oleh Kedaulatan Rakyat ,  memenej Batavia pada saat sekarang  ” pemindahan Ibukota Negara sama saja tidak akan ada perobahan “.

Mencermati , apa yang disampaikan Gubenur Ibukota Negara, DKI Yaya, Ing. Fauzi Bowo itu, bisa jadi pendapat peribadi. Tapi apa yang sudah terdengar tentang rerncana itu , sebenarnya bukan bahan kajian yang masih embrio , tapi sudah lama rencana pemindahan  itu dikonfromi oleh petinggi negara kita ini. Bahkan RI pertama Ir. Soekarno  “well come”  akan rencana itu.

Bahan kajian untuk rencana tersebut   tidak terlalu banyak , tapi membawa dampak yang berkepanjangan apabila tidak dilakukan ” improvment wilayah ” .

Kajian yang pertama, adalah masalah kependudukan, yang kedua kemacetan, dan yang ketiga lahan yang kian menyempit karena tercentral di Jakarta.

Dari aktifitas pemerintahan hingga perniagaan ada disini. Bahkan ada kabar bahwa uang yang beredar di Jakarta mencapai 70 persen. Lainnya didaerah.

Rencana itu, sudah dikonfromi oleh kalangan politisi, publik ,  hingga pemerintah dengan fokus akan dipindahkan demi untuk memperbaiki tata pemerintahan kedepan. Yang perlu kita fahami adalah keriteria Ibukota Negara itu , perlu di hias dan dipercantik karena wilayah  itu yang menjadi  “representatif ” dari kenamaan suatu negara,  adalah Ibukota Negaranya.

Hal demikian karena masyarakat dunia menilai kerapihan Ibukota Negara , yang ada disetiap negara adalah  sebagai bahan  penilaian , yang  menjadi nilai kebangsaan suatu negara. Sebagaimana apa yang terlihat di negara itu.

Dengan melihat Ibukota Negara, yang ada di wilayah  DKI  Jaya pada saat sekarang ini, hanya dilihat dari kesemrautan yang terjadi disetiap hari , tanpa kita memahami bahwa wilayah ini adalah “miniatur negara” RI.

Artinya , dengan masyarakat luar dan dalam  melihat  Jakarta yang  serba padat dan macet pasti NKRI nya dinilai  seperti itu.

Memang ,  mereformasi Ibukota Negara kita ini , untuk dipindahkan ketempat lain , pasti akan terjadi pertimbangan, apakah akan lebih baik atau bagaimana. Dilihat dari bahan kajian yang ada ,  dan  sudah fakta, memang   seharusnya dipindahkan karena harapan yang akan dicapai , juga tipis untuk digapai , apabila tidak ada perobahan untuk memindahkannya.

Sementara apabila kita melakukan perobahan ,  pasti akan terjadi perbaikan pada sisi kemudahan untuk bermanuper pada berbagai aspek kehidupan. Bisa saja tingkat kenyamanan di Jakarta bisa lebih baik, dan pemerataan penduduk bisa terjadi , tidak hanya bertumpuk di Jakarta.

Lainnya adalah pada sektor kemacetan , dan tidak lagi mengurangi waktu bagi SDM untuk produktif.

Hanya saja , perlu ada  “sosialisasi pemikiran”  yang harus dipahami dengan mantap oleh semua kalangan. Apabilia pemerintah akan  melakukan manuper untuk memindahkannya.

Bahwa ketika keputusannya sudah pasti dan siap untuk dilaksanakan segala peroses menuju perbaikan , adalah negara yang menjamin. Hal ini perlu karena melakukan perbaikan pada sektor ini tidak bisa berjalan degan baik tanpa ada kekuatan yang menasional.

Sebagai bahan perbandingan ketika RI, masih melakukan tata pemerintahan yang  CENTRALISTIK , dikuatkan untuk  menjadi DECENTRALISASI, dan menghasilkan produk UU Otonomi Daerah.

Setelah era otda   berjalan  terungkap bahwa perbahan itu tidak maksimal untuk dijadikan pegangangan. Bahwa negara kita ini  ada perobahan.

Oleh karena itu , perobahan penempatan wilayah Ibukota Negara kedaerah lainnya , jangan dijadikan , sama seperti dengan masa reformasi dengan produknya Centralisasi menjadi Decentralisasi hingga era Otda.

Saatnya pemerintah melakukan keputusan untuk rencana ini, karena berbagai pendukung pelaksanaannya sejak jaman Orla sudah ada pertimbangannya tapi sampai sekarang , masih menjadi bahan dialog , apakah akan dilaksanakan atau bagaimana.

Saran dan masukan , apa kata Bang Yos, tentang  ” Megapolitan “, untuk menjadikan Jakarta menjadi luas, ada benarnya. Tapi pemisahan antara aktifitas pemerintahan dan perniagaan tidak centralistik. Bisa saja wilayah Jakarta dijadikan tempat lokasi perniagaan karena sudah dilengkapi berbagai sarana dan perasarana.

Sementara Ibukota Negara , sebaiknya masih diwilayah  ” YAVA ISLAND “. Manakala suatu saat , karena tahun berjalan dan memungkinkan  ada perobahan tata ruang yang akan pasti terjadi ditahun - tahun yang akan datang atau pada abad lainnya , bisa saja akan terjadi pemindahan  ke daerah lainnya.

Untuk saat sekarang yang paling efektif dan efisien letaknya. Sebaiknya , masih di Pulau Jawa. Perlu ada keyakinan yang kuat ,  bahwa rencana itu  adalah Langkah Yang Tepat.

DITULIS OLEH : MURHAN RAMLY

JAKARTA, SURABAYAWEBS.COM
Bulan Suci Ramadhan yang jatuh pada bulan Agustus 2010 akan di rayakan oleh ummat Islam di Indonesia dan seluruh ummat islam dunia menjalankan ibadah ini ,  demi untuk SANG KHALIQ. Kita akan mempersiapkan diri baik mental maupun  pisik dalam menyambut dan melaksanakan perintah ini demi kecintaan kita kepada  yang menciptakan kita sebagai mahluk yang paling sempurna dari mahluk lainnya.

Harapan masyarakat di bumi pertiwi  Indonesia, bagi yang menjalankan ibadah ini,  semoga instansi terkait yang dipercaya oleh kepala negara dan pemerintahan di RI ini segera membahas masalah ini karena menjadi agenda pemerintah dalam melindungi warganya yang masih banyak masuk kategori tidak mampu.

Tentu , yang diharap oleh ummat manusia untuk mengatasi masalah itu adalah menteri - menteri terkait yang harus merespons terjadinya kenaikan harga sembako yang tidak melihat kondisi ummatnya yang terlilit dari berbagai kerisis.

Bulan Suci Ramadhan ini, kita harus sambut dengan hati yang tulus dan menjalankan dengan baik, meskipun harga - harga sembako pada naik. Mohon para pemimpin negeri ini segera melakukan perbaikan dalam rangka meminimumkan gejolak harga - harga sembako yang semakin tidak terkontrol itu.

Laporan : Murhan R

Jakarta, Surabayawebs.com
Persidangan perkara melawan hukum dalam hal ini tergugat PT.Freeport Indonesia, bersama kolega bisnis Redpath Indonesia dan Inamco Varia Jasa atas buruh tambang yang telah bekerja di ketiga perusahaan itu, dan terakhir tercatat sebagai karyawan PT.FI ,  menggugat melalui   kuasa hukumnya Syamsul Zakaria SH,MH. Gugatan yang  sudah  berjalan 4 bulan itu ,  dan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dari pemantauan Surabayawebs.com selama mensiarkan perkara ini yang menyerempet kepada kasus Ham terkait  soal “keyakinan dan hubungan kerja”  menimbulkan dua opsi seperti yang diumumkan oleh  pihak hakim pada persidangan yang lalu .

Pada hari Selasa 12/07 sidang ini kembali dibuka dengan dihadiri kedua kubu dan membawa berkas-berkas perkara untuk ditelaah oleh tim hakim.

Kedua kubu dari kuasa hukum masing-masing dihadapan hakim saling menjelaskan berkas - berkas yang akan menjadi bahan kajian oleh tim hakim. Hasil pemeriksaan berkas oleh tim hakim itu , dinyatakan siap untuk dilanjutkan  pada persidangan berikutnya 27/07.

Persidangan berikutnya,  akan digelar  dengan catatan pihak Leman Story bersama kuasa hukumnya diminta mendatangkan saksi-saksi, dalam menempuh tuntasnya perkara ini demi penegakkan hukum.

Perkara yang sedang diperoses oleh Tim Hakim ini  masih dikaji lebih mendalam , apakah kasus ini akan dibawah ke PHI    ( Pengadilan Hubungan Industrial ) atau Pengadilan Umum. Demikian pemantauan Surabayawebs.com.

Laporan : Murhan Ramly

Jakarta , Surabayawebs.com
Dialog Kenegaraan menuju negara demokratisasi yang di gelar di Gdg DPD RI membahas ” Kekerasan Dalam Demokratisasi Dan Pembangunan Daerah” mengundang sejumlah kalangan dari publik dan Pers Ibukota Negara dan  dari daerah. Turut hadir  politisi non partisan Alirman Sori sebagai DPD RI, Prov. Sumbar, Saan Mustofa Politisi F Demokrat Komisi III, Arbi Sanit,  Pengamat Politik , Effendi Anas Ka Satuan Polisi Praja DKI Jakarta. Dipandu Hanif Sobari dari unsur Pers Ibu Kota DKI Jaya.

Surabayawebs.com hadir bersama rekan dari penulis freelance mencatat tentang permasalahan sekaitan dengan pokok bahasan yang di bahas pada Rabu 1/07.Siang.

Diawali Politisi Non Partisan dari DPD Sumbar, Alirman Sori , menjawab permasalahan itu dengan berkata. Mengapa terjadi kekerasan ketika kita  dalam wilayah menuju demokrasi ?. Menurutnya kekerasan yang terjadi itu , karena masyarakat  sudah tidak percaya lagi kepada pengelolah KPU, serta adannya unsur dari PNS yang terlibat ikut partisipasi pada incumbent yang ikut menjadi tim pemenang oleh incumbent itu.

Di perparah lagi Panwas tidak netral  menuju jalannya domokratisasi  itu, sebagaimana penjelasannya diacara Reboan ini. Ia menambahkan bahwa juga ada  aktor intlektualnya dan elit yang bermain di area ini.

Soal kekererasan yang terjadi di wilayah menuju demokrasi itu.  Kata Effendi Anas, mantan menejer pemerintahan wilayah Jakarta - Utara dengan mengkaitkan kinerja Satpol setelah tragedi Mbah Periok, dengan berbicara sebagai Ka Polisi Pamong Praja , menyampaikan kepada hadirin bahwa  setelah diera Otonomi Daerah itu,   terjadiya kekerasan didaerah karena tidak terpenuhinya berbagai aspek kehidupan.

Juga adanya kondisi stabilitas negara yang masih belum stabil  di daerah.  Menyoal kinerja Satpol PP yang dipimpinya sekarang ini secara perbandingan kemampuan  berada pada tingkat  60 persen pendekatannya pemikiran sisanya adalah pisik.Untuk meminimkan soal kekerasan itu , ia menyampaikan pendapatnya agar kesejahteraan lebih diperhatikan karena terkait dengan sosial kemasyarakatan. Manakala hal itu tidak mengiringi proses menuju demokrasi itu, akan berdampak kepada kerawaanan sosial dan ekonomi termasuk memicu timbulnya ancaman.

Sementara Saan Mustofa Politisi dari F - Demokrat , mengungkap,  mengapa terjadi kekerasan karena adanya 2 unsur permasalahan,  apakah itu secara vertikal maupun horisontal.

Menurutnya,  secara vertical,  terjadinya kekerasan  karena adanya kepentingan penguasa atau pemerintah yang bersebrangan dengan  publik yang menuntut berbagai aspirasi dan tuntutan. Yang kedua  kata ia, adalah  kekerasan secara horisontal. Terjadi  karena ada kelompok-kelompok diluar kekuatan penguasa / pemerintah yang merasa terganggu kepentingannya sehingga bisa melakukan kekerasan melalui kelompoknya.

Dari sisi pandang politisnya sebagaimana pokok bahasan , Pengamat Politik Arbi Sanit, memaparkan pengamatannya atas bahasan itu, dengan mereview sejarah dan kultur bangsa kita ini bahwa  memang awalnya pemerintahan pada saat itu, dimulai dari perjalanan menuju kemerdekaan RI adalah kekerasan yang nampak, dan masih rendah budaya  demokrasinya. Ketika kita  memasuki era reformasi dengan focusnya menuju demokrasi  hingga pada sasat ini , tentu perlu upaya untuk mengatasi berbagai kekerasan dalam menuju berdemokrasi itu.

Soal mengatasi soal kekerasan itu menuju berdemokrasi, sebaiknya kita ” mempersiapkan SDM yang berilmu tapi memikiliki intlektual yang tinggi .   Alasannya kalau  ilmuwan itu terbatas dalam menghadapi berbagai tantangan menuju demokrasi itu.

Jadi menurut ia kalangan intlektual itu lah yang  lebih luas pandangannya dalam mengantisipasi berbagai masalah yang akan terjadi. Demikian Surabayawebs.com mencatat.

LAPORAN KUTIPAN, MURHAN. R

JAKARTA, SURABAYAWEBS.COM

 

LAPORAN KUTIFAN : MURHAN R.

JAKARTA, SURABAYAWEBS.COM.

 Berbelanja kebutuhan pokok di pasar di Jakarta dalam beberapa hari terakhir ini terasa makin merogoh kocek, Kamis (8/7). Harga kebutuhan pokok terus melonjak naik. Kenaikan yang diduga akibat ulah spekulan dan faktor cuaca ini sudah tentu makin memberatkan warga yang berpenghasilan tetap.

Harga cabai misalnya, yang disaat normal sekitar Rp 10 ribu rupiah per kilogram, saat ini hanya bisa ditebus dengan uang Rp 48 ribu. Bawang putih yang sebelumnya Rp 16 ribu menjadi Rp 24 ribu per kilogram. Sedangkan tomat naik dari tiga ribu rupiah menjadi tujuh ribu rupiah.

Kenaikan harga yang sudah kian melonjak-lonjak tak karuan ini bukan hanya terjadi di Jakarta. Di Madura, Jawa Timur, lonjakan harga yang diluar batas kewajaran dikeluhkan pembeli maupun penjual. Pembeli makin terkuras uangnya, sedangkan penjual mengaku barang dagangnya banyak yang tidak laku.

Sedangkan di Bandung, Jawa Barat sebagai salah satu daerah penghasil sayuran, kenaikan harga juga tidak terhindarkan. Bukan hanya sayur-mayur, kebutuan lain seperti daging makin sulit terjangkau. Warga pun kini makin terbebani setelah sebelumnya tarif dasar listrik juga naik.

Pemantauan harga-harga sembako tersebut yang harusnya ditangani serius oleh Helper Presiden RI, setingkat menteri dalam hal ini Menperdag, Ibu Mari Elka Pangestu, harus  tegas mencari tahu , apa sebab kenaikan harga  itu melonjak. Pada hal  apa yang dipantau oleh publik dalam beberapa bulan ini  jelas sekali bahwa  kenaikan harga tersebut bagai hukum pasar dengan style rimba. 

Karena itu,masyarakat mengharuskan agar  tim dari menteri dan instansi terkait tegas dan turun langsung ke Market,  bisa jadi dengan aktifnya tim dari menperdag dan instansi terkait , oknum yang tidak jelas itu tidak berdaya lagi untuk memainkan harga sembako karena sembako itu  menjadi fital bagi kehidupan masyarakat. Liputan6.com.***