LAPORAN : H. ERRY BUDIANTO
JAKARTA-SURABAYAWEBS.COM

PULUHAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilaporkan terindikasi korupsi. Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan, di dalam periode kepemimpinannya, pengelolaan semua BUMN harus semakin transparan agar kinerja perusahaan semakin bagus.

“Kalau ada temuan penyimpangan yang mengindikasikan korupsi, tidak terkecuali di Telkom, harus dibongkar. Bongkar sajalah,” kata Dahlan, usai melakukan uji coba mobil listrik, di Gedung Kemenristek, Jakarta, Senin 16 Juli 2012 lalu seperti yang diberitakan ANTRANEW. Dahlan menanggapi keterangan dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa terdapat 24 BUMN yang berpotensi sebagai lembaga negara yang korup.

Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan temuan indikasi korupsi tersebut berdasarkan analisis hasil audit BPK tahun 2005-2011. Dari 24 perusahaan pelat merah tersebut, dianilisis bahwa potensi terkorup adalah PT Telkom Tbk, disusul PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Jasa Marga Tbk

Selanjutnya PT Bahana PUI, PT PLN, PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya, PT Pertamina, PT Danareksa, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Potensi kerugian negara dari 24 BUMN tersebut diperkirakan Rp4,9 triliun dan 305 juta dolar AS.

Khusus di Telkom, FITRA menjelaskan penyimpangan anggaran yang merugikan negara diperkirakan mencapai Rp12 miliar dan 130 juta dolar AS. Menanggapi hal itu, Dahlan Iskan yang bersih dan jujur ini mengaku tidak kaget atas laporan FITRA tersebut.

“Hah cuma DARI 24 bumn ITU Cuma segitu seharusnya lebih dari itu,” ujarnya kemudian..
Meski demikian mantan Dirut PT PLN ini mengakui masih tidak mengetahui tolak ukur disebutkan terjadi penyimpangan atau korupsi. Namun dia hapal betul dengan “korupsi berjamaah”.
Data FITRA tentang korupsi terbanyak di PT.Telkom Tbk ini berdasarkan catatan Surabayawebs.com, sudah diklarifikasi oleh BPK maupun Telkom. Tapi sampai kini belum ada yang berani mengungkapkan korupsi-korupsi besar di BUMN papan atas ini ke public. Apalagi melaporkannya ke KPK. Kita tunggu saja.