LAPORAN : H. ERRY BUDIANTO

JAKARTA-SURABAYAWEBS.COM

Sekitar enam ribu karyawan PT.Pos Indonesia (Persero) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) yang berdatangan dari  Papua sampai  “Tanah Rencong” Aceh, tetap bersemangat melangsungkan aksi unjuk rasa Kamis 28/6 hari ini meskipun diancam PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Dirut PT.Pos Indonesia I Ketut Mardjana melalui suratnya Nomor 02/DIRUT/0612 tertanggal 22 Juni 2012.

Aksi  yang langsung dipimpin Ketua Umum DPP SPPI  Jaya Santoso dan Sekjen DPP SPPI Bambang Abu Suripto bersama Ketua-Ketua DPC SPPI seluruh Indonesia, berlangsung tertib dimulai dari Gedung Kantor Pos Lapangan Banteng, tempat BoD dan BoC PT.Pos Indonesia berkantor di Jakarta.

Selain meneriakkan yel-yel perjuangan menuntut perbaikan kesejahteraan agar manajemen mematuhi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011-2013, melindungi karyawan Pos Indonesia di seluruh Kantor Pos di tanah air agar tidak lagi jadi korban tindakan criminal pelaku kejahatan, minta KPK mengusut tuntas korupsi  di tubuh manajemen dan meminta Menneg BUMN Dahlan Iskan mengganti seluruh BoD dan BoC PT.Pos Indonesia  dengan  “orang_orang bersih, jujur dan professional”.

Ribuan karyawan operator perposan terkemuka di negeri  ini  yang tidak  “memperdulikan” teriknya matahari yang menyengat  dan debu berterbangan dari asap-asap kenalpot mobil  yang lalulalang di Ibukota RI Jakarta itu tak seorang pun meninggalkan barisan.

Dengan mengusung spanduk yang bertuliskan Direksi datang dan pergi. Ksejahteraan karyawan dan keluarga, harga Mati, aksi demo yang berjalan tertib dan damai itu dari  Markas Direksi/Komisaris PT.Pos Indonesia Lapangan Banteng, melanjutkan perjalanan ke Istana Negara. Di lokasi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini ribuan demotrans melakukan Orasi  atas “kediktatoran manajemen” yang mengeluarkan  instruksi ancaman PHK bagi yang ikut aksi unjuk rasa. Selain itu ribuan karyawan BUMN tersebut juga menegaskan sikapnya agar pemerintah segera mengganti seluruh  jajaran BoD dan BoC PT.Pos Indonesia. “Ganti Direksi  dan Dewan Komisaris, sekarang juga !!!,” teriak mereka lantang dan bersemangat.

Aksi unjuk rasa yang dibayang-bayangi  oknum Humas Pos Indonesia yang “bermuka dua” dan pesan singkat (sms) gelap ini dari Istana Negara, langsung menuju Kementrian  Kominfo yang letaknya memang tidak terlalu jauh. Disepanjang perjalanan, yel-yel  penuh semangat tetap dikumandangkan karyawan Pos Indonesia  yang “kecewa berat” atas kinerja manajemen yang lebih mementingkan  “pencitraan dirinya”  dan jalan-jalan ke luar negeri menghamburkan uang ,  ketimbang memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawan yang berjumlah 22.000 orang. Mereka marah, karena itu selruh karyawan Pos Indonesia kembali menegaskan 9 tuntutannya. Termasuk penggantian Bod Dan BoC Pos Indonesia.

Di Kementrian Kominfo, ribuan demotran diterima oleh  Direktur Pos Kominfo, Wiryanto. Pejabat tinggi di Kementrian Kominfo ini menjanjikan akan meneruskan 9 tuntutan Serikat Pekerja Pos Indonesia kepada pemerintah. “Tapi kalau urusan penggantian BoD dan BoC , itu urusannya Bapak Dahlan Iskan selaku Menteri Negara BUMN. Yang lain pasti akan kami bantu meneruskannya kepada pemerintah,” ujar Wiryanto yang ramah dan supel ini.

Terakhir setelah dari Kementrian Kominfo, para pendemo  karyawan PT.Pos Indonesia (Persero) yang jumlah semakin banyak itu kembali melanjutkan aksi damainya menuju kantor Kementerian BUMN yang letaknya tidak terlalu jauh dari Balaikota DKI Jakarta.

Di Kementerian BUMN karena  Menneg BUMN Dahkan Iskan tengah sibuk, pengunjuk rasa diterima oleh Asisten Bidang I Infrastruktur Logistik Jasa Pos, Andus bersama petinggi  BUMN lainnya. Sembilan tuntutan karyawan Pos Indonesia yang diwakili Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI), termasuk tuntutan penggantian Direksi dan Komisaris PT.Pos Indonesia sesegera mungkin dijanjikan oleh Andus akan disampaikan kepada Menneg BUMN Dahlan Iskan.

Menyinggung tuntutan lainnya seperti  pemeriksaan ulang daftar kekayaan  BoD dan BoC PT.Pos Indonesia  dan dugaan korupsi  di tubuh perusahaan perpoisan terkemuka di tanah air itu, Andus juga menjanjikan akan segera menyampaikannya kepada  Menneg Dahlan Iskan untuk ditindaklanjuti. “Di mata hukum, tidak ada kecualian,” tegasnya disambut yel yel  ribuan karyawan Pos Indonesia,  lantang danm penuh semangat : “Hidup Dahlan Iskan !”, Hidup Menneg BUMN!”.

Usai  unjukrasa, Ketua Umum DPP SPPI Jaya  Santoso, menjelaskan kepada wartawan bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan kepada Dirut PT.Pos Indonesia I.Ketur Mardajana ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung atas Instruksi  Nomor 02/DIRUT/0612 tertanggal 22 Juni 2012 yang mengancam akan memberikan sanksi PHK kepada karyawan yang  ikut unjuk rasa dan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara ({TYUN) Bandung atas  korbvan tewas  karayawan Kantor Pos di lima lokasi akibat perampokan.

Menurut  Jaya Santosa, dengan mengeluarkan Instruksi  pemberian sanksi bagi karyawan yang ikut berdemo Kamis 28/6 hari ini diyakini PN Bandung seperti kasus-kasus terdahulu akan menjatuhkan hukuman minimal 1 tahun penjara. “SXedangkan dari kasus pengamanan yang tidak maksimal diberikan manajemen PT.Pos Indonesia  terhadap  operasional Kantor Pos di seluruh pelosok tanah air dari Papua sampai “Tanah Rencong” Aceh, PTUN kemungkinan akan memberikan hukuman yang lebih berat.

“Selama ini kami tidak melihat empati jajaran Direksi PT.Pos Indonesia  atas  nasib selruh karyawannya. Bayangkan, selain  kesejahteraan  sangat minim, juga jadi korban pembunuhan pelaku criminal,” tegas Jaya Santoso dan diamini oleh Sekjen DPP SPPI Bambang Abu Suripto.