LAPORAN : ARIES.M/SIN
JAKARTA – SURABAYAWEBS.COM

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan kembali siap mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II jika pada April 2012 program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) belum juga tuntas. Janji mundurnya Gamawan dari jajaran KIB II sudah dilontarkannya dua kali ini, dan masih juga sama terkait program e-KTP.“Saya ini lelaki.Sekali katakan mundur, ya mundur. Saya bukan banci,” tegas Gamawan seusai mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta,kemarin. Padahal, target program e- KTP di 197 kabupaten/kota untuk tahun 2011 meleset.

Program e-KTP itu hanya bisa terselesaikan 63%.Gamawan pun mengakui hal itu.Menurut dia, hasil pelaksanaan pelayanan e–KTP pada 2011 hanya mencapai 42.285.937 penduduk atau 63,10% dari target 67.015.400 penduduk wajib e-KTP. “Untuk Provinsi DKI Jakarta berjumlah 5.522.547 jiwa atau 87% dari target 6.372.951 penduduk wajib e-KTP. Di luar Provinsi DKI Jakarta berjumlah 36.763.363 jiwa atau 61% dari 67.642.449 penduduk wajib e-KTP. Jadi, secara keseluruhan sampai kemarin itu 63,10%,” ungkapnya. Mendagri memaparkan, kenapa target itu tidak terlaksana sebagaimana diharapkan.

Beberapa permasalahan mendasar dalam pelaksanaan program e- KTP ini, jelasnya, antara lain karena lamanya proses pelelangan sampai penandatanganan kontrak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa proses kontrak dimungkinkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua bulan. Namun, dengan kehati-hatian, melihat aspek teknis dan yuridis, dengan banyaknya sanggahan banding dari peserta lelang, maka proses lelang dilaksanakan dalam waktu 4,5 bulan dan kontrak ditandatangani pada 1 Juni 2011. Kendala lain,ungkap Gamawan, adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh konsorsium dalam penyelesaian pengadaan barang,mulai pemesanan sampai pengiriman barang ke Indonesia karena keterbatasan ketersediaan barang yang dipesan dalam jumlah besar untuk pertama kalinya pada tahun 2011.

“Karena itu,untuk tahun 2012 sudah diantisipasi melalui pemesanan lebih awal tahun 2011,”ujarnya. Untuk mengejar target itu, Gamawan pun akan intensifkan pelaksanaan e-KTP di sejumlah daerah dan di kota-kota besar. Kota besar itu di antaranya Jakarta,Surabaya,Malang,dan Medan.“Optimistis yang 2011 sekarang sudah 63% dari target 2011, itu dicapai dalam waktu 2,5 bulan saja,”tandasnya.

Gamawan juga mengaku akan mengintensifkan dan mengingatkan kembali komitmen kepala daerah mengenai pelaksanaan program e-KTP, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ujarnya, akan mengundang kembali para kepala daerah pada 19 Februari 2012 guna membahas kekurangan pemda dalam melaksanakan program e-KTP. “Kita akan buat komitmen lagi. Kalau mereka masih ingkar, saya tidak mengerti lagi. Apa memang sudah nasib saya yang harus mundur 2012,”ujarnya. Lebih lanjut mantan Gubernur Sumatera Barat ini juga menyatakan,konsorsium akan diminta melakukan pemesanan perangkat e–KTP dan jaringan komunikasi data pada akhir 2011.

Konsorsium juga akan menyediakan tenaga teknis di semua ibu kota provinsi yang akan mampu melakukan perbaikan kerusakan alat di tempat pelayanan.Konsorsium juga diminta menyediakan stok peralatan di setiap ibu kota provinsi untuk mengantisipasi alat rusak berat dan terkena bencana. Untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tahun 2011 di 197 kabupaten/kota, ujar Mendagri, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menyiapkan pembiayaan sisa pekerjaan melalui APBNP 2012.“Untuk mengantisipasi agar target 172 juta penduduk wajib e-KTP,telah disusun agenda penerapan e-KTP 2012 lebih awal dan lebih ketat.Sisa target pelayanan e-KTP di 197 kabupaten/kota akan diselesaikan paling lambat April 2012.***ris/sin