OLEH : H. ERRY BUDIANTO

“Sebagai Negara agraris, penghasil beras terbesar di kawasan regional, masak kita harus impor beras terus saban tahun. Untuk itu kita harus bisa meningkatkan dan swasembada beras melalui pencetakan sawah-sawah baru.” Demikian sekilas kalimat yang dilontarkan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) Dahlan Iskan usai pelantikan dirinya sebagai Menneg BUMN  sekitar penghujung tahun 2011 lalu.

Kalimat yang dilemparkan mantan Dirut PLN itu akibat keprihatinan dirinya karena semakin luas susutnya lahan pertanian produktif beralih fungsi menjadi perumahan, kawasan industry, pabrik, jalan tol, jalan-jalan  raya dan fasilitas umum lainnya di tanah air. Terutama di Pulau Jawa.

Selain itu disebabkan impor beras yang semakin membengkak akibat produksi beras nasional merosot tajam tiap tahun. “Paling tidak kita mengurangi  terkurasnya devisa untuk kepentingan impor beras,” katanya ketika itu.

Ide “Boos Jawa Pos Group” ini terbilang cemerlang. Pasalnya, sebagai “anak seorang petani” di Jawa Timur, Dahlan Iskan paling hapal kehidupan petani dan cara bercocok tanam padi di desanya di Bumi Brawijaya kala itu.

Untuk mewujudkan “impian” tersebut dia melemparkan ide membentuk sebuah badan usaha khusus membiayai pencetakan sawah-sawah baru itu. Semacam BUMN baru atau anak perusahaan BUMN yang sudah ada.

Menurut hemat penulis, mencetak lahan sawah yang baru tidaklah mudah karena harus membebaskan lahan. Pasti akan terbentur biaya yang aduhai sangat besarnya. Padahal, solusi lainnya yang mungkin bisa direalisasikan oleh Menneg BUMN ini adalah dengan menginstruksikan setiap PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) mulai dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Papua, untuk menyisakan sekitar 30% lahannya untuk mencetak sawah baru.

PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) yang luas lahannya tak pernah diketahui  jumlah total berapa juta hektar itu selama ini sebagian besar juga sudah beralih fungsi menjadi lahan perumahan, perkantoran dan sebagainya. Terutama di Sumatera Utara (Sumut) yang terdapat 4 PTPN yaitu PTPN I, PTPN II, PTPN III dan PTPN IV  serta belasan PTPN  di Pulau Jawa.

Dengan mewajibkan PTPTN mencetak sawah-sawah baru dengan biaya sendiri,  maka sebelum berakhirnya Kabinet II SBY-Boediono 2014, paling tidak 2-3 juta hektar sawah baru sudah berproduksi untuk menopang swasembada beras nasional. Dengan demikian, negara kita tak perlu impor beras lagi. Selain menghemat devisa, harga beras yang murah tentunya tidak menguras kocek rakyat miskin di negeri ini.

Pada sisi lain, jika PTPN tersebut sukses melaksanakan program mencetak sawah-sawah baru, pemerintah harus memberikan intensif misalnya berupa laba bersih perusahaan “Merah Putih” itu sebanyak 50% dikembalikan untuk modal kerja atau mengurangi pajak perusahaan. Baik PPN maupun PPH.

Selain itu pemerintah juga harus tegas, dengan melarang melalui Kepres atau UU Agraria yang baru, tidak memberikan HGU  bagi lahan produktif beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Kepres atau UU ini harus mendapat dukungan semua Pemkot maupun Pemkab di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui,  predikat lumbung padi  nasional, masih diraih Jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa Timur. Paling tidak ke tiga provinsi di Pulau Jawa ini menyumbangkan produksi padi nasional sebanyak 65%. Sisanya barulah merupakan kontribusi Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan NTB.

Ke depan, untuk menjaga produksi beras agar tetap stabil, provinsi di luar Pulau Jawa dirasa perlu memperluas pencetakan sawah. Dengan demikian stock beras secara nasional sekitar 20 juta-23 juta ton sekitar 50% kontribusinya berasal dari luar Jawa.

Kewajiban PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) mencetak sawah-sawah baru untuk meningkatkan produksi padi, hendaknya didukung oleh semua pihak. Termasuk tentunya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selamat bekerja Pak Dahlan Iskan. Selamat mencetak jutaan hektar sawah baru melalui PTPN. Semoga sukses !