LAPORAN : H. ERRY BUDIANTO

JAKARTA-SURABAYAWEBS.COM

Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) mengaku belum siap secara infrastruktur untuk melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 April 2012. Hal tersebut diungkapkan  Ketua Umum Hiswana Migas, Eri Purnomohadi pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, kemarin.

Menurut dia,  pihaknya selaku pengusaha penyalur BBM, sacara infrastruktur kami belum siap 100 persen. Saat ini ada sebanyak 5.000 SPBU di seluruh Indonesia dan sebanyak 300 tidak siap proses switching, yakni  untuk dialihkan dari disepenser premium ke pertamax.”Karena it uterus terang saja, kami  tidak sepaham  pembatasan itu akan dilakukan pada April 2012. Perlu waktu cukup lama untuk proses switching,” katanya kemudian.

Dikemukakan dia, terdapat  banyak hal yang harus diperhatikan dan tidak sederhana gambaran orang awam. Di antaranya adalah tidak siapnya 300 SPBU yang akan switching ke pertamax. Selain itu masalah keamanan juga masih menjadi pertimbangan Hismana Migas.

Disebutkannya, dengan adanya pembatasan BBM subsidi secara tidak langsung akan menumbuhkan SPBU asing di Indonesia.

Sementara itu Ketua BPH Migas Andy Sommeng menjelaskan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan Januari-Maret 2012 akan terjadi kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan BBM bersubsidi. “Antara lain dengan menimbun premium,” ujar dia.

Diungkannya, hal tersebut akan  terjadi menjelang dilakukannya pembatasan BBM subsidi pada 1 April mendatang.  “ Mulai Januari-Maret penyalahgunaan terhadap BBM subsidi akan cenderung meningkat,” papar dia pula.

Diprediksikan, beberapa penyalahgunaan BBM subsidi tersebut di antaranya adalah meningkatnya penimbunan BBM bersubsidi, meningkatnya pembelian BBM bersubsidi, terjadinya pengoplosan, meningkatnya antrean BBM bersubsidi dengan menggunakan tangki modifikasi dan menggunakan jerigen.

Lalu, terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi pada SPBU menjelang 1 April 2012, terjadinya dampak sosial terhadap pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yaitu meningkatnya harga kebutuhan dasar dan terjadinya unjuk rasa. “Diperkirakan, April-Juni meningkatnya pembelian BBM bersubsidi di luar Jabodetabek,’’ tuturnya.

BPH Migas sendiri berencana melakukan penataan ulang layout SPBU sebagai tahap awal pelaksanaan pengendalian BBM subsidi pada 1 April 2012.  Dengan adanya penataan layout tersebut maka nantinya setiap SPBU akan melayani jenis-jenis tertentu apakah itu SPBU BBM subsidi mapun SPBU  nonsubsidi.

Sedangkan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengungkapkan, sesuai amanat Undang-Undang No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, pemerintah sejatinya harus segera menegaskan pendiriannya terkait pemberlakuan dan mekanisme kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis premium yang akan diberlakukan secara bertahap di wilayah Jawa-Bali mulai 1 April 2012.

Ditegaskan dia, berdasarkan amanat UU APBN 2012, aturan penerapan pembatasan BBM harus dijalankan. Pasalnya, membengkaknya  subsidi BBM terus terjadi saban tahun.

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah tersebut, dia menyebutkan, harus dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini tengah  digodok revisinya. Perpres tersebut adalah Nomor 55 tahun 2005 jo Perpres Nomor 9 tahun 2006 tentang pengaturan dan harga BBM bersubsidi di dalam negeri yang hingga kini belum diterbitkan

Jika kebijakan pengaturan BBM bersubsidi tidak dilaksanakan, pemerintah sudah melanggar UU APBN 2012. Oleh sebab itu, kalangan DPR seharusnya juga memberikan dukungannya secara politis. Karena keberadaan UU tentang APBN 2012 dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan legislatif. Karena itu tarik ulur kebijakan pengaturan ini harus segera disudahi,” tegasnya kemudian.