LAPORAN : H. ERRY BUDIANTO

JAKARTA-SURABAYAWEBS.COM

Indonesia Police Watch (IPW), minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati pengadaan 100 tank Leoparhd dari Belanda untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Sebab dikhawatiran ada KKN dan gratifikasi di proyek Rp.12 triliun ini,” ujar Presiden Directur IPW, Neta S.Pane dalam siarannya persnya yang diterima Surabayawebs.com hari ini.

Menurut dia, IPW yang juga sebagai Deklator Komite Pengawas KPK, melihat ada pihak-pihak tertentu yang dekat dengan “CIKEAS”, aktif melakukan loby ke kalangan Komisi I DPR RI agar pendukung pembelian 100 tank tersebut. “Bahkan sejumlah anggota Komisi I DPR RI akan diboyong ke negeri Kincir Angin itu akhir Januari 2012 ini untuk melihat kondisi tank tersebut,” ungkap Neta kemudian.

Ditegaskannya, Tank Leoparhd A3 seharga USD 120 juta per unit itu sangat tidak cocok untuk Indonesia. Ada 4 alasan, kenapa pembelian tank tersebut harus ditolak. Pertama, tank terlalu berat (62 ton). Ke dua, teknologinya sudah ketinggalan karena tank tersebut adalah tank bekas buatan tahun 1980. Ke tiga,biaya perawatan terlalu mahal. Ke empat, tank Leoparhd tersebut sangat tidak cocok dengan alam Indonesia yang terdiri dari hutan-hutan, rawa-rawa dan kepulauan.

Dijelaskan Presiden Director IPW ini tank Leoparhd memang cocok untuk medan Eropa dan Afrika Utara.” Tragisnya, 100 unit tank ini akan ditempatkan di Indonesia di kota-kota besar seperti Bandung, Medan, Surabaya, Makasar dan  Jakarta,” kata Neta pula.

Ditandaskan dia, KPK harus mencermati proyek pengadaan 100 tank Leoparhd ini. “Jangan sampai anggaran Alutsita  TNI yang sangat terbatas disalahgunakan oknum-oknum untuk membeli alat-alat militer yang tidak tepat guna dan mubasir,” tegasnya kembali.