OLEH : H. ERRY BUDIANTO

Melalui iklan di media cetak terkemuka di Jawa Barat, Harian Umum Pikiran Rakyat, Kamis 29 Desember 2011, Keluarga Besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencantumkan hanya sepuluh BUMN dari seratus tujuh satu BUMN yang masih beroperasi, secara naïf menyatakan bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Sby) jilid II telah berhasil mencapai investment grade di akhir 2011 ini.

Mengapa disebutkan naïf ? Karena 10 perusahaan keluarga besar BUMN seperti  PT.Telkom Tbk, PT.Pertamina, PT.Bank Mandiri Tbk, PT. Bank BRI Tbk, PT.Bank BNI Tbk, PT.Semen Gresik Tbk, PT.Jamsostek, PT.PLN, PT.Perusahaan Gas Negara Tbk dan  PT.Batu Bara Bukit Asam Tbk itu merasa bangga dengan angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 6,5 %.

Parameter pertumbuhan yang jadi acuan Negara-negara kapitalis ini seratus persen digunakan sebagai ukuran keberhasilan pemerintahan Sby. Padahal Negara kapitalis besar seperti Amerika Serikat (AS) saja, tahun 2011 ini muncul dengan predikat baru sebagai “Negara Gagal Bayar Hutang”. Begitu juga dengan sejumlah Negara di Eropa Barat seperti Yunani dan Italia.

Artinya parameter PDB sudah tidak akurat lagi. Tidak sesuai dengan kenyataan, karena semakin banyaknya rakyat miskin akibat semakin membengkaknya pengangguran. Akibatnya, daya beli masyarakat semakin menukik tajam.

Pemenritah hendaknya tidak terlalu bangga dengan angka pertumbuhan produk Negara-negara kapitalis itu karena tidak merupakan jaminan rakyat Indonesia yang kini berjumlah lebih dari 230 juta jiwa ini sudah sejahtera dan terbebaskan dari kemiskinan.Sejatinya, pemerintah Sby harus dapat mensejaterakan seluruh rakyat negeri ini. Bukan hanya sebatas angka PDB.

Karena pada sisi lain kenyataannya daya beli rakyat semakin menurun. Lihat saja di Pasar Kosambi Bandung. Pedagang mengeluh semakin minimnya pembeli. Deretan pedagang di basement bawah yang berjualan kebutuhan pokok sehari-hari seperti sayur mayur, daging, ikan dan buah-buahan sejak pagi hari sampai tengah hari, hanya bertatap muka dengan dagangannya yang masih menumpuk. Pembeli semakin hari semakin menurun saja yang datang ke pasar besar di ibukota Jawa Barat ini.

Mungkin nasib pedagang sembako di basment bawah  tersebut lebih beruntung dengan datangnya satu-dua pembeli. Namun pedagang pakaian di lantai II, tinggal menunggu bangkrut saja. Sebab sama sekali tidak ada pembeli yang datang. Apa artinya kondisi ini ? Daya beli rakyat semakin hari semakin menurun tajam.

Dengan kondisi keuangan rakyat yang parah itu, rakyat untungnya cukup cerdas. Keadaan yang tidak mencerminkan PDB yang tinggi itu, disiasati oleh mereka dengan berbelanja kebutuhan sehari-hari di “pasar dadakan” di pinggir rel kereta api di balik tembok Perumahan Bumi Asri Sukapura, Kiaracondong, Bandung, yang menawarkan harga sangat miring. Sehingga dengan uang yang pas-pasan, rakyat bisa tetap makan seadanya.

Investasi yang peringkatnya naik dari BB+ jadi BBB dan angka pertumbuhan berdasarkan PDB 6,5%, namun tidak dimbangi dengan kenaikan gaji buruh yang signifikan, sehingga timbul unjuk rasa buruh di seantero negeri ini menuntut kenaikan gaji, bukan gambaran yang baik dari pemerintahan yang katanya berhasil.

Belum lagi pada saat yang sama pedagang kerupuk di Pekalongan, terancam bangkrut akibat mahalnya bahan baku. Begitu juga industry rakyat tahu dan tempe, juga mengalami nasib yang sama karena mahalnya kedelai di pasaran. Termasuk pengrajin rotan di Cirebon, mengeluh akibat terbatasnya bahan baku. Padahal ekspor rotan sudah dilarang pemerintah. Tapi anehnya, malahan rotan hilang di pasar.

Yang paling mencuat saat ini adalah “membanjirnya” produk-produk impor dari luar negeri , khususnya dari China. Masuknya barang impor ini membuat pengusaha dalam negeri semakin parah usahanya, karena tidak mampu bersaing dengan produk impor.

Masuknya modal asing di sector telekomunikasi, juga menyebabkan pertumbuhan sector ini semakin kurang menjanjikan lagi. Terlebih regulasi yang diluncurkan pemerintah, sudah membuat satu-satunya BUMN yang awalnya mengusung forto folio telekomunikasi, PT.Telkom Tbk mengubah paradigma  dirinya menjadi perusahaan bisnis TIME (Telekomunikasi, Informasi, Media dan Edutaintment).

Perusahaan “Merah Putih” yang awalnya memiliki 22.000 lebih  karyawan dengan semangat kerjasamanya tinggi ini semakin kurang menjanjikan pertumbuhannya karena harus bersaing dengan 11 perusahaan telekomunikasi lainnya. Selain disebabkan jiwa korsa (rasa kebersamaan) yang semakin luntur, perusahaan milik Negara ini juga harus bekerja keras meningkatkan pendapatan dari sector Informasi, Media dan Edutaintment. Transformasi  bisnis TIME nampaknya berjalan cukup keras dan lambat. Meskipun dana marketing tahun 2012 konon mencapai lebih kurang Rp.,1 triliun, dibandingkan 2011 yang hanya Rp.774 miliar.

Peringkat yang naik diberikan lembaga asing, ternyata tidak serta merta mendorong investasi yang berkualitas. Faktanya, dana asing menumpuk hanya di pasar modal (Bursa Efek Indonesia) BEI). Modal asing ini tidak masuk ke sector riil yang dapat menyerap tenaga kerja cukup banyak. Sementara di bursa saham, hanya dapat menyerap tenaga kerja puluhan orang saja.

Hasil Survei Tenaga Kerja nasional, membuktikan masih banyaknya tenaga kerja terselubung (kerja tidak penuh), yaitu 14, 59 juta orang atau meningkat 5,45% ketimbang Agustus 2010 yang tercatat sebanyak 32,80 juta orang. Tenaga kerja paruh ini didominasi oleh buruh dengan pendidikan rendah.

Kondisi ini dipekirakan dapat menjadi  masalah bagi pemerintah Sby di tahun-tahun mendatang, jika keadaan ekonomi makro semakin suram. Terlebih jika krisis global yang kini menimpa AS dan Negara-negara di Eropa, berimbas ke Indonesia. Diprediksikan nlai tukar rupiah semakin lemah, bisa menjadi Rp.,11.000 per dollar AS dan Rp.16.000 per Euro.

Sementara pertumbuhan kredit perbankan di tanah air, masih dodominasi oleh kredit konsumtif bukan kredit produktif. Hal ini akibat semakin gencar perbankan nasional bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan (Lising), sehingga masyarakat tergiur untuk membeli kendaraan roda empat maupun dua dengan system kredit. Pada sisi lain, pemerintah tidak mampu membuka jalan-jalan baru, akibatnya di seluruh kota besar di tanah air, terjadi kemacetan lalulintas yang sangat parah. Ini  jelas merupakan pemborosan energy BBM dan kegagalan pemerintah.

Caatatan kenaikan PDB 6,5% yang dibanggakan 10 Keluarga besar BUMN tersebut, tentunya harus dilihat juga dari berbagai kejadian yang “mencoreng” pemerintah Sby di era demokrasi ini, yaitu pelanggaran HAM berat di Mesuji Lampung-Sumbagsel, Sape Bima NTB, Sumut, Aceh, Papua, Kalimantan, Sulawesi dan di sejumlah tempat di Jawa. Nah !?