LAPORAN : ARIES M. SAUGI

JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM
Sedikitnya 2.000 warga Muslim di Malaysia mengikuti demonstrasi menentang dugaan kristenisasi di kalangan warga Muslim.Rapat akbar yang diadakan di stadion Shah Alam, dekat Kuala Lumpur ini dihadiri warga perempuan, laki-laki dan bahkan anak-anak.

Mereka menyatakan bersatu menentang hal yang disebut upaya memurtadkan warga Muslim.”Kami berkumpul hari ini untuk menyelamatkan keyakinan warga Muslim dari ancaman pemurtadan,” kata Yusri Mohamad, ketua panitia penyelenggara.

“Sebagian orang mengatakan mereka (non-Muslim) berusaha keras menyebarkan agama mereka dan bahwa tidak ada yang salah dengan pemurtadan. Itulah suara-suara yang hendak kita hilangkan dengan aksi kita hari ini.” Demikian berita yang dikutip dari BBC, Minggu (23/10)
Spanduk yang dipasang di stadion bertuliskan “Mari cegah pemurtadan secara bersama-sama” dan “Katakan Tidak terhadap pemurtadan, jangan pertanyakan posisi Islam”.

Undang-undang Malaysia melarang pemeluk Islam keluar dari agamanya.

Rapat akbar diadakan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Meningkat

Aksi ini diadakan menyusul pertemuan di sebuah gereja yang dihadiri sejumlah warga Muslim dan kemudian digerebek pihak berwenang karena diduga terkait upaya mengkristenkan mereka. Gereja tersebut menegaskan pertemuan yang digerebek itu merupakan acara makan malam terkait penggalangan amal.

Unjuk rasa juga diisi dengan hiburan musik bernafaskan Islam dan bubar dengan tertib setelah berlangsung sekitar empat jam.

Sejumlah pengamat mengatakan ketegangan kehidupan beragama belakangan meningkat menyusul berbagai insiden antara lain penyitaan Injil berbahasa Melayu dan larangan penggunaan kata “Allah” oleh umat Kristen. Sebagian kalangan menilai para pejabat bersikap diskriminatif terhadap kaum minoritas.

Masalah agama telah lama menjadi isu penting dalam dunia politik Malaysia. Partai-partai politik biasanya menggunakan masalah ras dan agama untuk menarik dukungan.

Pemilihan umum Malaysia dijadwalkan akan diadakan pada 2013 tetapi banyak kalangan menduga Perdana Menteri Najib Razak akan menggelar pemilihan lebih awal.