Tahun 2010 lalu sebanyak 13 dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, meraih penghargaan bergengsi “Piala Adipura”. Penghargaan tertinggi saban tahun ini diperoleh dari penilaian dapat menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan (K3). Sehingga Bumi Parahyangan yang elok dan cantik alamnya, tampil sebagai peraih piala terbanyak.

Tapi 2011 ini sungguh menyesakkan. Terjadi antiklimaks. Tidak satupun Kabupaten dan Kota di Bumi Siliwangi itu yang meraih Adipura.

Ketidakberhasilan satupun Kabupaten dan Kota di provinsi yang konon anggota NII-nya terbanyak di Indonesia itu, tentunya bukan karena terungkapnya dugaan penyogokan yang dilakukan Pemda Kota Bekasi kepada petinggi BPK Perwakilan Jawa Barat, yang membuat Walikota Bekasi Mochtar Mohammad kini ditahan KPK sebagai  tersangka penyuapan.

Gubernur Jawa Barat, Achmad Heryawan, menyebutkan, mungkin kegagalan Jawa Barat meraih Adipura itu sebagai bentuk shock therapy. Mungkin juga, katanya, terjadi perubahan indicator penilaian. Dulu Cuma A,B dan C, kini menjadi D,F, G, H dan seterusnya. “Penilaian levelnya jadi lebih tinggi dan lebih banyak. Entahlah,” ujar Gubernur Jawa Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Untuk mengetahui alasan yang pasti, Pemrov Jawa Barat berencana menyurati Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Surat tersebut dimaksudkan untuk klarifikasi karena mengapa tidak satupun Kabupaten dan kota di Jawa Barat yang memperoleh adipura. Padahal tahun lalu Jawa Barat merupakan Provinsi terbanyak peraih Adipura secara nasional,” ujar pemerhati  poiltik, social dan budaya Sunda dan Nasional ini.

Gubernur Jawa Barat yang ramah dan santun ini menyempatkan diri  melayat tokoh pemuda almarhum Djadja Subagja Husein di rumahnya  di bilangan Turangga kota Bandung, meskipun berseberangan ketika Pilgub Jabar   2008. (Srigala Jawa Barat, almarhum Djaja Subagja Husein mantan Ketua Umum Angkatan Muda Siliwangi, ketika itu adalah Ketua Relawan pasangan Agum Gumelar/H.Nu’man yang didukung PDI-P dan PPP), mengungkapkan, muncul banyak pertanyaan seputar gagalnya Kabupaten dan Kota di Jawa Barat meraih Adipura.

Menurut Heryawan, banyak yang menduga gagalnya Kabupaten dan Kota di Bumi Parahyangan itu merupakan bentuk sanksi dari KLH terkait kasus penyuapan Kota Bekasi tahun 2010 lalu.”Kami menganggap ini sebagai teguran,” katanya tegar.

Namun politikus senior di Jawa Barat ini tidak terlalu kecewa karena tidak satupun Kabupaten dan Kota di Bumi Siliwangi yang meraih Adipura tahun ini. Pasalnya, dia merasa cukup terhibur dengan diraihnya penghargaan kalpataru oleh Kabupaten Kuningan.

“Ini penghargaan luar biasa. Penghargaan ini menunjukkan keberpihakan dan kepedulian daerah itu kepada lingkungannya,” ujar Heryawan kemudian.

Dijelaskannya, Kabupaten Kuningan yang dinaungi Gunung Ceremei yang mempesona dan merupakan gunung api tertinggi di Jawa Barat, pernah menyabet Adipura tiga kali berturut-turut. Targetnya tahun 2011 ini memperoleh kembali penghargaan tertinggi K3 itu.”Tapi ternyata luput meraihnya untuk ke empat kali berturut-turut. Begitu juga Kabupaten Indramyu, sudah tiga kali berturut-turut meraih Adipura, tahun ini terlepas juga,” tutur “orang nomor satu di Bumi Jawa Barat” ini.

Adipura, dinilainya penting untuk mendongkrak sector pariwisata untuk menjadi daya tarik wisatawan. Kegagalan tahun ini meraih Piala Adipura, harus disikapi dengan bijak. Pemda Jabar, Kabupaten dan Kota harus melakukan evaluasi total atas kesalahannya sehingga gagal meraih Adipura tahun ini. “ Kita masih punya waktu untuk memperbaikinya dan diharapkan tahun 2012 nanti, dapat meraih Adipura terbanyak kembali,” kata Gubernur Jawa Barat ini.

Sementara itu berdasarkan pengamatan Surabayawebs.com di Bumi Parahyangan selama ini. Kegagalan meraih Piala Adipura untuk sector K3 itu, bukan saja cara-cara menghalalkan segala cara yang dilakukan pemda Kota Bekasi  untuk meraihnya, yang melanggar etika dan menggairahkan kembali korupsi yang kini jadi Ikon Pemerintahan SBY untuk dibumi-hanguskan dari Bumi Nusantara tercinta ini. Tapi memang, banyak kota dan Kabupaten di Provinsi terdepan berhadapan dengan Ibukota RI Jakarta ini yang kurang terprogram secara matang untuk menerapkan K3 secara konsisten.

Upah dari  program yang tidak konseptual, tidak matang dan tidak mantap itu ibarat sebuah institusi yang Cuma bisa mengerjakan proyek dan hanya bisa menghabiskan anggaran. Tapi lemah dalam after sale dan  marketing serba mengabaikan public service. Nah…..? (H.Erry Budianto/Redaktur Surabayawebs.com)