LAPORAN : SALIM

JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM

Sejak resmi bertugas sebagai Komisi Informasi (KI) Pusat, Juli 2009 sampai sekarang ini jajaran anggota hingga Ketua KI belum memperoleh honorarium. Padahal tugas yang diemban para komisioner itu sangat berat karena harus menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang telah diundangkan pada Agustus 2008.

Segala bentuk sanksi dari pelanggaran UU KIP dapat langsung disidangkan mulai 30 Mei 2010, termasuk memenjarakan pejabat yang tidak mau memberikan informasi public termasuk informasi keuangan. Menurut Ketua KI, Ahmad Alamsyah Saragih mekanisme pengajuan sengketa ke KI tidak sulit, setiap masyarakat dan lembaga yang merasa dirugikan atas akses informasi public yang tidak disampaikan pejabat public dapat mengajukan sengketa.

“Namun tahap pertama, setiap masyarakat dan lembaga yang merasa dirugikan oleh badan public harus mengajukan dua kali surat keberatan ke badan public bersangkutan, jika tetap tidak digubris maka dapat langsung ke KI,” kata Alamsyah Saragih usai pelantikan Sekretaris KI dan jajaran eselon III dan IV KI yang dilakukan Sekjen Kemkominfo Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Senin (19/7).

Menurut Alamsyah surat keberatan kepada pejabat public dapat ditembuskan ke KI jika dalam 10 hari tidak dapat tanggapan maka kembali ajukan surat ke atasan Humas lembaga public tersebut dan menunggu 30 hari. Baru kemudian, surat sengketa secara resmi dimajukan ke KI jika tidak ada tanggapan dari pihak pejabat public.

Sementara Wakil Ketua KI Henny S. Widyaningsih mengatakan sudah ada 12 surat sengketa yang masuk ke KI namun hanya 5 yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Pertama tentang sengketa LSM Gebrak dengan Kejaksaan Negeri Sumenep, kedua sengketa Gebrak dengan Dispenda Sumenep, ketiga ICW dengan sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta menyangkut dana BOS (Biaya Operasional Jakarta), keempat sengketa karyawan dengan DAMRI Surabaya menyangkut transparansi dana pension, dan kelima sengkat Dinas Kesahatan Surabaya.

Adapun eksistensi Komisi Informasi Daerah, ia mengatakan baru tiga provinsi yang mendirikan KID yaitu Jateng, Jatim dan Kepri. Nanti akan menyusul Bali, Gorontalo, Banten, dan Jabar.

Sekretaris KI yang baru dilantik, Bambang Hardi Winata mengatakan persoalan kelengkapan dan honorarium 7 anggota KI harus mendapat perhatian pemerintah. “Selama ini para anggota bekerja belum mendapatkan honorarium padahal keluarga mereka sangat membutuhkan biaya di tempat bekerja yang baru ini,” kata Bambang.