Laporan : H.Erry Budianto

Kuningan-Surabayawebs.com

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Dr.Ir.H. Dadang Mohamad MSCE, mengatakan, rapat koordinasi (Rakor) meruapakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan dalam rangka evaluasi program bulan sebelumnya dan rencana program bulan berikutnya.

“Juga dapat dijadikan forum slaturahmi antara satuan kerja provinsi dengan coordinator provinsi, satuan kerja kabupaten, fasilitator kabupatenm fasilitator teknik kabupaten dan fasilitator keuangan kabupaten. Sehingga dapat terwujud hubungan yang harmonis diantara para pelaku PNPM mandiri perdesaan provinsi dan kabupaten,” ujar H.Dadang Mohamad saat membuka Rakor PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Barat di Kuningan, Jawa Barat belum lama ini.

Dikemukakannya, sejak 17 Maret 2010 telah ditempatkan 16 orang asisten fasilitator kabupaten dan 16 orang asisten  fasilitator teknik kabupaten di 12 kabupaten yang memiliki tugas membantu fasilitator kabupaten ataupun fasilitator teknik kabupaten. “Oleh sebab itu fasilitator kabupaten, fasilitator teknik kabupaten segera melakukan konsolidasi dengan para asisten fasilitator kabupaten dan fasilitatot teknik kabupaten. Sehingga pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan jelas,” harapnya.

Namun diingatkan dia, hasil audit BPKP, terdapat temuan menyangkut provinsi dan kabupaten. Antara lain masih lambat pengisian data induk setiap bulan mulai dari kabupaten sampai coordinator provinsi, sehingga mempengaruhi data induk di satuan kerja provinsi.

Selain itu juga kinerja fasilitator kecamatan belum optimal karena penyusunan rencana anggaran biaya dan design rencana anggaran biaya, belum sesuai harapan. Juga pelaksanaan pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan design RAB maupun RAB.

Kepala BPMPD Jawa Barat ini juga menyoroti penyaluran simpan pinjam kelompok perempuan yang masih tidak sesuai dengan proposal. Termasuk pengadaan material yang belum sesuai dengan petunjuk teknis operasional.

Menurut dia, kondisi terserbut akibat kurangnya pengawasan dan binaan fasilitator kabupaten atau fasilitator teknik kabupaten. Oleh sebab itu, tegasnya, perhatian coordinator provinsi, fasilitator kabupaten, fasilitator teknik kabupaten maupun fasilitator kecamatan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada pelaksanaan kegiatandi lapangan.

Juga disoroti H.Dadang Mohamad, asurasi yang tidak sesuai dengan peruntukan, evaluasi kinerja terhadap fasilitator belum dilaksanakan secara optimal dan obyektif. “Karena itu saya mohon perhatian satker kabupaten, faskab untuk melakukan evaluasi kinerja sesuai standar operasional dan menyampaikan hasilnya tepat waktu,” tandasnya.

Dihadapan peserta Rakor PNPM Mandiri Perdesaan itu  dia juga menyampaikan pesan bahwa dukungan satker kabupaten dan korprov dalam pembinaan fasilitator kabupaten, fasilitator teknik dan asisten fasilitator kabupaten dan fasilitator teknik kabupaten, sangat diperlukan.

Diingatkannya, hendaknya satker kabupaten untuk melakukan evaluasi kinerja asisten faskab dan asisten fastekab yang dilaporkan setiap triwulan dan disampaikan bersamaan dengan hasil evaluasi fasilitator kecamatan serta fasilitator teknik. “Selain itu agar penyampaian laporan bulanan tepat waktu ,” pesannya.

Diharapkan pula oleh Kepala BPMPD Jawa Barat ini lebih ditingkatkan lagi hubungan yang harmonis antara satker provinsi, korprov, satker kabupaten dan fasilitator kabupaten.